Setiap 8 Maret dunia memperingati International Women’s Day (IWD) sebagai momentum refleksi perjuangan perempuan untuk kehidupan yang lebih adil, sehat, dan bermartabat. Namun dalam konteks kebijakan publik di Indonesia, peringatan ini juga seharusnya menjadi ruang kritik terhadap berbagai program negara yang secara langsung menyentuh kehidupan perempuan dan anak.
Salah satu kebijakan yang saat ini menjadi sorotan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini digagas sebagai upaya besar negara untuk mengatasi masalah gizi anak, menekan angka stunting, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Di atas kertas, program ini tampak menjanjikan. Negara ingin memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan makanan yang cukup dan bergizi. Namun dalam praktiknya, sejumlah persoalan muncul di lapangan mulai dari kualitas menu, dugaan penyelewengan bahan pangan, hingga dampak lingkungan dari residu sampah yang dihasilkan.
Lebih jauh lagi, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada anak, tetapi juga berpotensi mengancam perempuan, baik sebagai ibu, pekerja dapur program, maupun sebagai kelompok yang paling rentan menanggung dampak krisis lingkungan dan kesehatan keluarga.
Ambisi Besar Program Gizi, Tata Kelola yang Rentan | Program MBG merupakan salah satu program sosial berskala besar yang menyasar jutaan anak sekolah. Program ini diharapkan menjadi investasi negara dalam membangun generasi yang sehat dan produktif. Namun skala besar tanpa pengawasan kuat membuka banyak celah persoalan. Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional ditemukan sejumlah dapur MBG yang tidak memenuhi standar kualitas makanan.
Di Jawa Timur, 17 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus disuspend karena menu yang disajikan tidak sesuai standar gizi dan kelayakan konsumsi. Temuan di lapangan bahkan menunjukkan adanya makanan yang tidak layak konsumsi seperti buah busuk, roti berjamur, hingga lauk yang tidak segar.
Kasus ini memperlihatkan betapa rentannya tata kelola program gizi jika tidak disertai sistem pengawasan yang ketat. Program yang seharusnya melindungi kesehatan anak justru dapat menimbulkan risiko kesehatan baru apabila kualitas makanan tidak dijaga. Lebih jauh lagi, muncul pula dugaan praktik mark-up bahan pangan dalam pengadaan menu MBG, yang menandakan bahwa program besar ini juga berpotensi menjadi ruang penyimpangan jika tidak diawasi secara transparan.
Residu Sampah dan Ancaman Lingkungan | Selain persoalan kualitas makanan, implementasi MBG juga menghasilkan residu sampah dalam jumlah besar. Program makan massal berarti jutaan porsi makanan diproduksi dan didistribusikan setiap hari, yang otomatis menghasilkan sampah plastik kemasan, sisa makanan dan limbah logistik distribusi. Padahal Indonesia sudah menghadapi krisis sampah serius. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa produksi sampah nasional mencapai lebih dari 68 juta ton per tahun.
Sejumlah pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan kotak makan plastik food grade dan susu kemasan sekali pakai dalam distribusi MBG berpotensi menambah beban sampah kota. itu berarti limbah kemasan dari program ini bisa menjadi tambahan tekanan bagi tempat pembuangan akhir (TPA) di daerah jika tidak dikelola dengan baik.
Tidak hanya plastik, sisa makanan dari program ini juga sangat besar. Studi awal menunjukkan bahwa setiap siswa dapat menghasilkan sekitar 25–50 gram sisa makanan per hari. Jika program menjangkau jutaan siswa, maka potensi tambahan sampah makanan diperkirakan mencapai 425 hingga 850 ton per hari secara nasional.
Contoh kecil terlihat di salah satu dapur program MBG di Cimahi yang menghasilkan sekitar 50–60 kilogram sampah makanan setiap hari dari sisa konsumsi siswa dan proses produksi dapur.
Jika program MBG tidak diiringi dengan sistem pengelolaan limbah yang baik, maka ia berpotensi memperparah krisis lingkungan yang sudah ada. Lingkungan yang tercemar tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat terutama anak-anak.
Ketika Dampaknya Justru Mengancam Perempuan | Persoalan MBG tidak berhenti pada aspek gizi dan lingkungan. Dalam realitas sosial Indonesia, perempuan sering menjadi pihak pertama yang menanggung dampak dari kebijakan yang tidak dikelola dengan baik.
Ketika anak mengalami masalah kesehatan akibat makanan yang tidak layak, perempuan, terutama ibu yang harus menghadapi beban tambahan merawat anak yang sakit.
Ketika lingkungan tercemar oleh limbah makanan dan plastik, perempuan juga yang paling sering berhadapan dengan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari: air yang tidak bersih, sanitasi yang buruk, hingga meningkatnya penyakit keluarga.
Belum lagi jika program ini melibatkan pekerja dapur atau tenaga distribusi yang banyak diisi oleh perempuan dengan kondisi kerja yang belum tentu memiliki jaminan perlindungan kerja, standar kesehatan, dan keamanan pangan yang memadai. Dengan kata lain, ketika tata kelola program publik bermasalah, perempuan hampir selalu menjadi kelompok yang paling awal merasakan dampaknya.
IWD: Mengingatkan Negara tentang Masa Depan Generasi | Momentum IWD seharusnya tidak hanya menjadi seremoni perayaan perempuan, tetapi juga pengingat bahwa kebijakan publik harus berpihak pada keberlanjutan kehidupan.
Program gizi seperti MBG tentu memiliki tujuan yang baik. Namun tujuan baik tidak cukup jika tidak disertai dengan:
1. pengawasan yang transparan
2. standar keamanan pangan yang ketat
3. pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
4. serta perlindungan bagi perempuan yang terlibat di dalamnya.
Tanpa itu semua, program yang dimaksudkan untuk memperbaiki gizi anak justru dapat meninggalkan residu masalah baik bagi lingkungan, kesehatan masyarakat, maupun kehidupan perempuan.
Sehingga saya memiliki Catatan Kritis :
Kebijakan yang menyasar anak dan perempuan seharusnya menjadi prioritas negara yang dikelola dengan sangat hati-hati. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya keberhasilan sebuah program, tetapi masa depan generasi bangsa.
Jika pengelolaan program gizi nasional masih diwarnai persoalan kualitas makanan, penyelewengan bahan pangan, dan ancaman lingkungan, maka pertanyaan besar perlu diajukan: Apakah kebijakan ini benar-benar dirancang untuk masa depan anak dan perempuan, atau justru berpotensi menciptakan krisis baru yang akan mereka tanggung di kemudian hari?
Momentum IWD mengingatkan bahwa perjuangan perempuan bukan hanya tentang kesetaraan hari ini, tetapi juga tentang memastikan generasi masa depan tumbuh sehat, aman, dan hidup di lingkungan yang layak. ✊
Ditulis oleh : Kholisatul Hasanah
Ketua Kopri Jawa Timur
