"Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017"
Custom Search

Monday, 20 March 2017

PMII Situbondo Gelar Aksi Minta Dana Kesehatan Diusut

Situbondo, MAJALAH-GEMPUR.Com. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII  Kabupaten Situbondo Jawa Tiimur Senin (20/3) sekitar pukul 09.00 wib menggelar aksi menuntut dugaan penyimpangan dana layanan kesehatan melalui SPM diusut.

Aksi Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini diawali longmarch menuju kantor DPRD Situbondo. Mereka menuntut agar 14 rekomendasi Panja SPM ditindaklanjuti dan meminta lampiran data fiktif dan data ganda pengguna SPM dari BPK RI.  

"Dari sampel saja ada 88 pengguna layanan SPM yang fiktif. Bayangkan saja jika per orang menggunakan dana SPM Rp 5 juta. Indikasi merugikan negara sudah cukup jelas. Kenapa tidak ditindaklanjuti, ada apa dengan DPRD ini," teriak M Hasan, Ketua PMII Cabang Situbondo, dalam orasinya.

Massa menuding DPRD 'masuk angin', lantaran hingga kini rekomendasi Panja SPM tak dilaksanakan. Aksi puluhan mahasiswa sempat menghadang truk yang akan melintas. Aksi main hadang itu terjadi saat mahasiswa berunjuk rasa di jalan raya depan kantor DPRD, di Jalan Kenanga Situbondo.

Beruntung Polisi berhasil membujuk mahasiswa membuka separuh ruas jalan raya. "Katanya mau membela rakyat, jadi tolong jangan ganggu kepentingan para sopir ini,buka separoh jalan agar para pengendara bisa lewat," pinta Kabag Ops Polres Situbondo, Kompol Hariyono.

Selain berorasi, mereka juga membentangkan poster bernada tuntutan. Diantaranya 'Kerjaan DPRD dan Panja Kayak Anak TK; Kami Butuh Bukti Bukan Alibi Rakyat Mati Suri; DPRD Bisanya Hanya Jambu', dan sebagainya. Bahkan, beberapa mahasiswa nekat mengikat spanduk bertuliskan 'Segera Usut Tuntas Kasus SPM dan Penjarakan Pelakunya' di atas tiang reklame di depan kantor DPRD Situbondo.

Tak hanya itu. Sejumlah perwakilan mahasiswa juga sempat mensweeping pimpinan dan anggota Komisi IV di dalam kantor DPRD Situbondo. Mereka mencari Mereka bermaksud menyampaikan tuntutannya, terkait tindak lanjut temuan data fiktif dan data ganda pengguna layanan SPM di Situbondo.

Para mahasiswa bahkan sempat menolak ditemui langsung Ketua DPRD Situbondo, Bashori Shanhaji. Dikawal aparat kepolisian dan didampingi ketua DPRD, para mahasiswa terus menggeledah ruang komisi dan ruang fraksi. Meski begitu, para mahasiswa tetap saja gagal menemui anggota Komisi IV.

"Tidak bertemu anggota komisi IV karena memang tidak ada surat sebelumnya. Di kantor kebetulan tidak ada agenda. Sebagai politisi anggota tidak selalu ke kantor. Karena dimana pun mereka bisa melakukan kegiatan, termasuk menyerap aspirasi masyarakat," kata Ketua DPRD Bashori Shanhaji.

Setelah aksi sweeping tidak membuahkan hasil, para mahasiswa kembali berkumpul di depan pintu gerbang kantor DPRD. Mereka kembali ditemui Ketua DPRD Situbondo Bashori Shanhaji. Di depan ketua dewan, para mahasiswa membacakan tiga tuntutannya. Di antaranya, menuntut Ketua DPRD mendapatkan lampiran data fiktif dan data ganda pengguna SPM dalam jangka waktu satu minggu.

Selain itu, massa PMII juga menuntut komisi IV mendesak Ketua DPRD untuk segera meminta data fiktif dan data ganda, serta tangkap dan penjarakan oknum yang terlibat dalam kasus SPM. ironisnya, saat para mahasiswa meminta ketua DPRD membubuhkan tanda tangan di atas tuntutan tersebut, Bashori menolak.

"Kalian ini mau menjebak saya. Tadi mau saya temui tidak mau, dan meminta bertemu Komisi IV. Sekarang malah menyodori saya surat ini dan diminta tanda tangan. Saya sudah katakan, kalau memang ingin bertemu anggota, silahkan berkirim surat resmi," Tutur Bashori asal politisi PKB Situbondo itu.

Mendengar jawaban itu, massa PMII kecewa. Meski tidak memaksa, namun para mahasiswa berjanji akan segera turun ke jalan lagi. "Satu atau dua minggu ke depan kami akan kembali turun ke jalan. Kami sudah bertekad terus mengawal pengusutan masalah SPM ini sampai tuntas," teriaknya. (yan)

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: