Selamat Hariraya Idul Fitri 2017 "Minal Aidin Walfaizin", Mohon Maaf Lahir dan Batin."
Custom Search

Selasa, 11 April 2017

Bupati Jember Berkantor Di Desa Masih Seremonial

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com.  Program ngantor di Desa  Bupati Jember dr. Faida MMR yang dilaksanakan perdana baru-baru ini di Desa Desa Karangbayat Kecamatan Sumber Baru, dinilai masih seremonial.

Pasalnya yang dilihat dalam kegiatan yang digelar pertama kali tersebut, justru lebih banyak mengoptimalkan peran dan tupoksi pemerintah daerah di desa terutama dalam masalah data kependudukan. Padahal, itu, ada atau tidak adanya bupati di desa, kegiatan itu sudah di programkan.

“Jika hanya itu yang diinginkan hanya buang-buang waktu saja, kehadiran bupati seharusnya menjadi indikator akselerasi berkenaan dengan persoalan yang ada di desa.”. Demikian diungkapkan pakar Administrasi Negara konsentrasi Pemerintah daerah, Hermanto Rohman Selasa (11/04).

Misalkan yang berkaitan dengan bumdes, dana desa, IDM dan hal-hal yang berkaitan untuk mendorong desa lebih mandiri. “Saya lihat di berbagai media, bupati ngantor di desa hanya sebagai alat untuk mengoptimalkan tugas-tugas dari dinas. Bukan untuk mempercepat kemajuan desa,” katanya.

Dulu menurutnya, dirinya pernah mendiskusikan di Bapeda, Saat Ngantor di Desa, Bupati harusnya bisa membuat semacam kebijakan traiger mempercepat pembangunan desa. Pasalnya, banyak hal di Desa yang belum clear. Misalnya Perbub DD dan ADD, pengolahan desa dan kesulitan penyampaian LPJ.

Ia menganggap Pemerintah daerah belum punya arah pembangunan desa, indikatornya, pemerintah sebagai regulator turunan undang-undang desa baru memiliki perda tentang desa. Padahal, prioritas pembangunan kementrian desa melalui DD ada empat.

Pertama one village one prodak, kedua bumdes, ketiga embung desa, dan trakhir sarana prasarana. Empat isu ini. Saya lihat belum menjadi perhatian. Produk unggulan desa tidak tersentuh sama sekali. “Jadi, bagaimana peran pemerintah memotivasi bisa melahirkan potensi desa tidak muncul,” tuturnya.

Di Bondowoso, ada langkah konkret, misal saat Bupati bersama DPRD ke desa, ada semacam memotivasi desa untuk  meresmikan Bumdes, puskesdes. “Artinya, menonjolkan program-program desa yang itu kemudian menjadi triger memunculkan semangat bagi desa lainnya, di Jember harusnya bisa ,” Lanjutnya.

Hermanto berharap, regulasi turunan seperti Perbub keuangan desa, Bumdes, produk unggulan desa bisa segera terselesaikan. Selain itu, juga harus ada gran disain percepatan pembangunan, ada target menjadi desa mandiri, mematangkan konsep berkenaan dengan program yang akan di laksanakan. (bith)

Berita Terkait Politik dan Hukum

Tidak ada komentar: