Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com.
Program ngantor di Desa Bupati
Jember dr. Faida MMR yang dilaksanakan perdana baru-baru ini di Desa Desa
Karangbayat Kecamatan Sumber Baru, dinilai masih seremonial.
Pasalnya yang dilihat dalam
kegiatan yang digelar pertama kali tersebut, justru lebih banyak mengoptimalkan
peran dan tupoksi pemerintah daerah di desa terutama dalam masalah data
kependudukan. Padahal, itu, ada atau tidak adanya bupati di desa, kegiatan itu
sudah di programkan.
“Jika hanya itu yang
diinginkan hanya buang-buang waktu saja, kehadiran bupati seharusnya menjadi
indikator akselerasi berkenaan dengan persoalan yang ada di desa.”. Demikian diungkapkan
pakar Administrasi Negara konsentrasi Pemerintah daerah, Hermanto Rohman Selasa
(11/04).
Misalkan yang berkaitan
dengan bumdes, dana desa, IDM dan hal-hal yang berkaitan untuk mendorong desa lebih
mandiri. “Saya lihat di berbagai media, bupati ngantor di desa hanya sebagai
alat untuk mengoptimalkan tugas-tugas dari dinas. Bukan untuk mempercepat
kemajuan desa,” katanya.
Dulu menurutnya, dirinya
pernah mendiskusikan di Bapeda, Saat Ngantor di Desa, Bupati harusnya bisa
membuat semacam kebijakan traiger mempercepat pembangunan desa. Pasalnya,
banyak hal di Desa yang belum clear. Misalnya Perbub DD dan ADD, pengolahan
desa dan kesulitan penyampaian LPJ.
Ia menganggap Pemerintah
daerah belum punya arah pembangunan desa, indikatornya, pemerintah sebagai
regulator turunan undang-undang desa baru memiliki perda tentang desa. Padahal,
prioritas pembangunan kementrian desa melalui DD ada empat.
Pertama one village one
prodak, kedua bumdes, ketiga embung desa, dan trakhir sarana prasarana. Empat
isu ini. Saya lihat belum menjadi perhatian. Produk unggulan desa tidak
tersentuh sama sekali. “Jadi, bagaimana peran pemerintah memotivasi bisa
melahirkan potensi desa tidak muncul,” tuturnya.
Di Bondowoso, ada langkah konkret,
misal saat Bupati bersama DPRD ke desa, ada semacam memotivasi desa untuk meresmikan Bumdes, puskesdes. “Artinya,
menonjolkan program-program desa yang itu kemudian menjadi triger memunculkan
semangat bagi desa lainnya, di Jember harusnya bisa ,” Lanjutnya.
Hermanto berharap, regulasi
turunan seperti Perbub keuangan desa, Bumdes, produk unggulan desa bisa segera
terselesaikan. Selain itu, juga harus ada gran disain percepatan pembangunan,
ada target menjadi desa mandiri, mematangkan konsep berkenaan dengan program
yang akan di laksanakan. (bith)
