"Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017"
Custom Search

Tuesday, November 14, 2017

FPAN Laporkan Kadispendik Dan Bupati Banyuwangi Ke KPK



Banyuwangi, MAJALAH-GEMPUR.Com. Pegiat Forum Pemantau Aset Negara (FPAN), Pelni Rompies beserta aktivis Banyuwangi laporkan Kadispendik Dan Bupati Banyuwangi ke KPK Jakarta.

Kedatangan FPAN bersama beberapa LSM di Banyuwangi ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK), untuk melaporkan dugaan Korupsi, Kolusi, Nepotisme ( KKN ) pada kegiatan pembangunan gedung SMK Negeri 2 Tegalsari, Kabupaten Bayuwangi.

"Melalui FPAN ini kita melaporkan dugaan terjadinya KKN pada kegiatan pembangunan gedung SMK Negeri 2 Tegalsari senilai 9,6 milyar rupiah,” tegas ketua LSM Somasi yang tergabung di FPAN dalam rilisnya yang diterima media ini, Suparmin SH, Selasa (14 /11/17).

Dikatakan aktivis gaek berambut putih ini, pada pembangunan gedung ada indikasi kongkalikong, salah satunya pengadaan tanah lokasi bangunan. ”Contohnya adalah tanah yang digunakan untuk lokasi bangunan SMKN itu ditengarai adalah milik ayah kandung Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas,” Jelasnya.

Sementara Pelni Rompies juga ikut memberikan keterangan, pada tahun anggaran APBD 2016 ada tender proyek senilai 9,6 milyar, dan pemenangnya ada dua PT. Yaitu PT. Tiga Jaya Blambangan dan PT. Arisko Cipta Graha Sarana yang keduanya beralamatkan di Banyuwangi.

Menurutnya,juga  ada dugaan penyimpangan lainnya, karena dari alokasi anggaran, hanya digunakan untuk pengerjaan atap saja, sedang pendirian sekolah, diduga tidak memenuhi syarat, karena di sekitar situ banyak sekolah-sekolah swasta yang masih eksis,” beber pria jebolan FPOK IKIP PGRI Banyuwangi ini.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Banyuwangi, Sulihtiyono yang dihubungi media ini melalui WhatsApp pada Selasa malam (14/11/17) pukul 19.36 WIB, hingga berita ini dipublikasikan masih belum memberikan jawabannya. (kim)

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: