Jakarta. MAJALAH-GEMPUR.Com. Upaya membongkar mafia migas pembangunan kilang gas cair Donggi - Senoro di Banggai Sulteng disupport
Presiden Suara Independen Rakyat Indonesia (SIRI) Dr. H. Eggi Sudjana, S.H.
M.Si.
“Kami siap menunjukan
adanya orang-orang yang tepat menjadi saksi untuk membantu KPK membongkar semua
dugaan korupsi di SKK Migas, Pertamina dan ESDM karena mereka yang bersangkutan
bisa menjadi saksi dan memiliki bukti yang kuat tentang kronologi kecurangan di
proyek pembangunan kilang gas ini,”
Demikian disampaikan Eggi
usai menyerahkan laporan penyimpangan proyek kilang gas cair Donggi -
Senoro yang diduga merugikan negara ± 1584 Miliyar US Dolar, di Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (6/11/2013).
Menurut Eggy
seharusnya KPK tidak hanya memblow-Up kasus kasus yang tertangkap tangan
saja, namun juga berdasarkan laporan dari masyarakat, “data-data yang kami
serahkan sekarang ini segera diadakan pemeriksaan dan selanjutnya menangkap,
memeriksa dan mengadili pihak-pihak yang diduga yang terlibat dalam proyek
tender Donggi Sonoro yang belum bisa kami sebut namanya satu persatu ke public
demi untuk menjaga etika hukum atau azas praduga tak bersalah,” terang
Eggy.
Diyakini oleh mantan Calon
Gubernur Jatim ini, saksi-saksi kunci yang akan dihadirkannya di KPK dapat
mengungkap keterlibatan orang orang di seputar Istana Negara, “kami
meminta KPK dengan kesunguhannya menangani kasus ini sesegera mungkin karena
dengan kasus ini saja telah merugikan negara ± 1584 Miliyar US Dolar,”
jelasnya Egi yang membawa sekitar 50 massa ke KPK ini.
Menurut Eggy, indikasi
kuat adanya keterlibatan pihak Istana dapat dilihat setelah terjadinya
pergantian kepemimpinan Nasional dari SBY -JK ke SBY- Boediono kebijakan yang
di dengungkan JK berubah seratus delapan puluh derajat.
Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh menetapkan bahwa alokasi Donggi-Senoro akan
memasok domestic dengan proporsi sekurang kurang nya 25% hingga 30 %
dengan mempertimbangkan tekno ekonomi proyek dan pembangunan pemenang tender
diberikan kepda Mitsubishi Corporation meskipun penawaran lebih tinggi dari
peserta tender lainnya.
Namun faktanya rezim SBY-
Boediono justru membuka peluang alokasi gas diekspor seluruhnya dan harga
pembangunan proyek Donggi jauh diatas harga pasar.
“Oleh karena itu
diharapkan kepada seluruh Komisioner KPK untuk dapat bergerak cepat dan
profesional untuk mengusut kasus ini sampai kepada kalangan Istana Negara.
Apabila KPK tidak mengusut kasus ini, maka patut diduga keras KPK tidak berani
alias pengecut juga telah jelas-jelas menghianati amanat rakyat untuk
memberantas korupsi di Indonesia oleh karena itu patut untuk dengan
kesadaran nya mengundurkan diri dari Komisioner KPK.
Selanjutnya waktu akan
berjalan terus yang di kemudian hari Insya Allah rakyat dengan caranya sendiri
akan membuat pengadilannya terhadap para Koruptor tersebut ,” Pungkasnya (*Arif/eros)
