Merasa Dipersulit, Masa Calon Independen Demo KPUD Jember

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Merasa calon independen yang diusung dipersulit Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember, ratusan massa gelar aksi demo menuntut KPU mencabut peraturan yang dinilai diskriminasi.

Dalam orasinya mereka meminta agar KPU bersikap logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Pasalnya peraturan yang dibuat KPU diskriminatif dan tidak memenuhi rasa keadilan karena hanya memberikan waktu pengumpulan KTP terlalu singkat.

“Kami minta agar KPU Jember mencabut peraturan yang kami nilai diskriminatif dan tidak adil bagi calon Independen untuk maju dalam Pemilukada desember 2015 nanti. Bagaimana tidak, KPU hanya mmemberikan waktu yang sangat singkat dengan syarat pengumpulan KTP yang sudah ditetapkan, inikan gak masuk akal, “ kata Aris Rabo (10/6) disambut teriakan massa.

Sebelumnya massa melakukan aksinya di depan Pemkab, tetapi karena seluruh pejabat sedang di Gedung DPRD akhirnya aksi dialihkan ke gedung rakyat. Perwakilan massa di temui oleh anggota Komisi A David Handoko Seto dan juga Komisioner KPU Syai’in.

Kepada perwakilan DPRD dan KPU perwakilan meminta agar KPU segera mencabut aturan yang dinilai menyusahkan calon independen yang akan maju dalam Pemilukada 2015. Perwakilan massa juga meminta agar KPU independen jangan sampai ada permainan kepentingan pemangku kekuasaan.

Bayu perwakilan massa meminta agar pihak KPU dalam Pemilukada nanti tidak berat sebelah, membela calon tertentu. Regulasi yang ada haruslah yang memihak rakyat dengan tidak mempersulit calon independen untuk mendaftarkan diri.

Syai’in selaku Komisioner KPU yang menerima perwakilan massa mengatakan, “d i seluruh Indonesia yang menyelenggarakan Pemilukada semua peraturannya sama mengacu pada peraturan yang telah di tetapkan KPU RI. Jadi tidak mungkin untuk mengubah aturan yang sudah ada, jika melanggar KPU Jember yang akan mendapatkan sanksi, “ katanya.

Anggota komisioner KPK Syai’in menambahkan bahwa pihaknya dalam pelaksanaan Pemilukada yang digelar 9 Desember nanti akan bersikap netral dan transparan serta adil sesuai aturan yang telah ada. Dan juga bebas kepentingan pihak tertentu. (midd)