Jember. MAJALAH-GEMPUR.Com. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar kubu Agung Laksono Jember Selasa (22/9) Gelar Musyawarah Daerah (Musda). Dalam
Musda tersebut, Yudi Hartono terpilih secara
aklamasi menjadi ketua Golkar Jember.
Pasalnya
tak ada pesaing lain yang maju
dalam pemilihan tersebut,
sehingga pemilihan bertempat
diwarung kembang Pancakarya Ajung Jember, berjalan
cepat dan mulus. tampak hadir Ketua DPP Ginandjar Rasuni dan
wakil DPD Golkar Jatim Yusuf Husni, serta berapa anggota Dewan dari partai
Golkar dan partai lain yaitu PKS Mashuri Hariyanto.
Selain itu ada 31 pimpinan Kecamatan (PK) semua
hadir serta mendukung wakil ketua komisi D ini untuk menahkodai partai yang
pernah berjaya pada era Soeharto ini, Yudi Hartono telah dua preode menjadi
anggota dewan dari partai pohon beringin ini.
Yudi Hartono mengatakan,”Musda
ini memang menjadikan agenda rutin pengurus, dan untuk mengisi kevakuman
pengurus Golkar yang berakhir Januari 2015 , disamping itu menjadi agenda untuk
mencari regenerasi dalam pengurus partai beringin ini, bahkan musda ini dihadiri pengurus
pusat dan Jawa Timur,jadi musda ini telah mendapat rekomendasi dari pusat dan
tak ada masalah. ujarnya
Terpisah,Yantit
Budi Hartono mengatakan,” Musda Golkar yang diadakan Yudi Hartono itu ilegal, karena habta dihadiri sepuluh pengurus pimpinan Kecamatan,(PK)
sedangkan yang lain hanya undangan, bahkan ada rumor dsinyalir dalam Musda tersebut ada indikasi money politik, mudah-mudahan ini tidak benar ,” jelasnya
Masih lanjut
Yantit, ini hanya untuk kepentingan pribadi bukan untuk Golkar, sedangkan
kepengurusan saya masih habis 2015 dan telah mendapatkan surat keputusan(SK)
sampai 2017 sambil menunggu keputusan dari pengadilan siapa yang menang, semua
itu yang menjadi anggota dewan baik yang didaerah yang tanda tangan adalah ARB
.
Yantit menambahkan,
musda tersebut seharusnya harus sesuai dengan anggaran dasar(AD) anggaran rumah
tangga(ART)
organisasi, musda itu apakah telah mendapat rekomendasi dari Aburizal
Bakri? Saya saja nyalon dalam pilkada kemarin harus mendapatkan rekomendasi
dari Aburizal Bakri(ARB ) dan
Agung Laksono (AL) karena sampai saat
ini masih belum ada putusan yang mengikat alias inkcrak dari pengadilan. (midd)
