 |
| Pendantanganan MOu Pemerintah Kabupaten Jember, Perhutani dan PT Palawi Risorsis di Pantai Papuma |
Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com - Kerja sama pengelolaan wisata Pantai Tanjung Papuma dan Pantai Watu Ulo antara Pemerintah Kabupaten Jember, Perum Perhutani, dan PT Palawi Risorsis akhirnya terealisasi setelah bertahun-tahun berjalan sendiri - sendiri.
Penandatanganan kerja sama dilakukan di Pantai Papuma, Jumat (19/12/2025). Bupati Jember Muhammad Fawait menyebut kesepakatan ini sebagai titik balik tata kelola pariwisata Jember yang selama ini berjalan terpisah.
“Ini bukan proses singkat. Butuh komunikasi panjang dan konsistensi semua pihak sampai akhirnya tercapai,” ujar Fawait.
Melalui skema baru tersebut, Papuma dan Watu Ulo akan dikelola dengan sistem satu pintu (one gate system). Wisatawan cukup membeli satu tiket untuk mengakses dua destinasi unggulan di pesisir selatan Jember itu.
Fawait menyebut tarif tiket direncanakan sekitar Rp12.500. Penerapan sistem ditargetkan mulai awal Januari 2026, menyesuaikan kesiapan teknis di lapangan.“Begitu siap, langsung jalan,” tegasnya.
Menurutnya, kerja sama ini tidak semata diarahkan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah, kata dia, menargetkan efek ekonomi berantai bagi masyarakat sekitar kawasan wisata.
“Harga harus tetap terjangkau. Yang dikejar dampak ekonomi dan keterlibatan pelaku wisata lokal,” katanya.
Sementara, Direktur PT Palawi Risorsis Teddy Sumarto menilai kunci keberhasilan pengelolaan kawasan wisata terletak pada kesatuan visi antar pemangku kepentingan. Ia menegaskan pendekatan sektoral selama ini justru menghambat kemajuan.
“Kalau masih jalan sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan optimal,” ucap Teddy.
Teddy menegaskan, kerja sama ini juga diarahkan untuk memastikan keseimbangan antara pengelolaan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Selama ini, program pengembangan wisata dijalankan masing-masing pihak tanpa integrasi.
“Ke depan, program disusun bersama dengan pembagian peran yang jelas,” ujarnya.
Terkait sistem tiket, Teddy menyebut pembahasan teknis masih berlangsung, termasuk penyiapan regulasi, sistem gerbang masuk, serta penerapan pembayaran nontunai yang terintegrasi. “Pendapatan nantinya bisa dipantau secara real time,” ungkapnya.
Realisasi penuh kerja sama ditargetkan mulai Januari 2026. Penyesuaian tarif, menurut Teddy, akan dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan kualitas layanan. “Yang utama keseimbangan antara harga dan pelayanan." Pungkasnya.(Wahyu/Eros)
