Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Sejumlah elemen masyarakat, Kamis siang (26/1)
mendatangi Kantor Pemkab dan DPRD Jember. Mereka mendesak Bupati dan DPRD
Jember Jawa Timur segera menandatangani RAPBD 2017.
Jangan sampai hanya lantaran
ketidakharmonisan hubungan antara Bupati Jember dan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD), lalu rakyat yang dikorbankan. Kepentingan rakyat seharusnya
yang wajib di dahulukan daripada kepentingan pribadi maupun golongan.
Apa yang dibutuhkan rakyat,
harus diutamakan. “DPRD adalah wakil rakyat yang wajib menyuarakan kepentingan rakyat,
sedangkan Bupati orang tuannya yang sudah seharusnya mengayomi rakyat. Demikian
orasi yang disampaikan Ketua ormas Pelopor H Rozi di depan Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Jember.
“Kedatangan saya tidak
lain hanya untuk meluapkan isi hati, bahkan resah, karena selama setahun ini antara
Bupati dan DPRD terus berantem, Kalau tidak cepat disudahi, rakyatlah yang jadi
tumbalnya”. Keluhnya didepan Bupati, dr Faida, MMR, didampingi Kapolres Jember AKBP.Kusworo
Wibowo SH,SIK,MH.
Menanggapi tuntutan itu,
Bupati Jember dr Faida berjanji akan segera menindaklanjuti “Saya hadir dan
duduk menemui rakyat (para pendemo), sebagai bukti bahwa saya tetep berkomitmen
untuk kemajuan Jember dan rakyat sejahtera, untuk itu apapun akan kami
lakukan,” Janjinya.
Faida yakin polemik ini
akan dapat segera diakhiri, karena Gubernur jawa Timur menyampaikan bahwa plt
Sekda legal secara hukum sebagai pimpinan anggaran Kabupaten Jember. Dengan
demikian, APBD dapat ditandatangani, dan polimik ini akan dapat segera diakhiri.
Oleh karenanya Faidah mengaku
bahwa dirinya tidak pernah berkeberatan untuk menandatangani Perda RAPBD menjadi
APBD tersebut, ia berharap DPRD dapat duduk bersama, menandatangani APBD
tersebut. Bukan satu ditempat lain dan satu ditempat yang lain.
“Agar kita dapat
mempersembahkan kepada masyarakat bahwa pimpinan dapat duduk bersama,
menyatukan semangat melayani masyarakat, karena tanpa bersatunya para pemimpin,
mustahil pembangunan dapat berjalan dengan baik, kedepan saya berharap tidak lagi
ada polemik masalah hukum”. Harapnya
Usai puas mendapat jawaban
bupati, ratusan massa yang dikawal Kapolres Jember beserta jajarannya dan
Satpol PP, kemudian bergeser ke gedung DPRD, sambil meneriakkan tuntutannya, mereka
terus berorasi dengan tertib, iring-iringan tampak teratur, sehingga jalur lalu
lintas tidak mengalami kemacetan.
Kapolres berharap agar aksi
dilakukan dengan damai “Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,
karena anda semua telah ditunggu oleh keluarga yang ada di rumah, mari bersama-sama
menciptakan Jember yang paling damai, aman, kondusif dan bahagia,” Pinta
Kapolres Kusworo dengan senyuman ramahnya.
Sesampainya di DPRD, para perwakilan hanya diterma
sejumlah anggota di Aula Bamus. Lantaran semua pimpinan, sedang menemui Gubernur di
Pemprov Jatim. Dalam kesempatan itu Misbahus Salam menyampaikan tuntutan senada yaitu meminta
kepada DPRD agar segera mendandatangi APBD 2017, jika tidak, maka yang rugi
adalah rakyat.
“Bagaimana Jember ini akan
bisa membangun, kalau APBD nya tidak ada, padahal di APBD itu kita tahu, bahwa seluruh
program pemerintah yang untuk rakyat ada disitu, sementara infrasturktur sudah banyak yang rusak,
obat-obatan di puskesmas sudah menipis, bahkan sudah ada yang mulai habis, program pendidikan dan kesehatan serta
proram lain akan macet” Jelas juru bicara peserta aksi yang akrap dipanggi H Misbah ini
Menanggap tuntutan
tersebut Ketua komisi B, Bukri yang didampingi dan beberapa anggota yang lain,
seperti, Ketua Komisi C, Siswono, Budi Cahyono, dan beberapa anggota yang lain berjanji,
bahwa paling lambat Jum at, (27/1) APBD akan ditanda-tangani.
