"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"

Wednesday, 25 December 2019

Anggota DPR RI Arif Wibowo Sosialisasi Empat Pilar di Jember



Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Anggota DPR-MPR Republik Indonesia, Arif Wibowo, Rabu, 25 Desember 2019 mensosialisasikan empat Pilar Kebangsaan di Desa / Kecamatan Ajung.

Tampak sebagai narasumber dalam masa reses akhir tahun 2019 ini,  disamping Arif Wibowo sendiri juga dihariri Sunarlan SS, M.Si, yaitu Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember (Unej). Sosialisasi diikuti 150 peserta yang terdiri dari Warga dan Perangkat se Kecamatan setempat. 

Menurut pria yang akrab disapa AW, sosialisasi empat pilar ini merupakan tugas Negara. Sebagai anggota MPR –DPR RI dirinya mengaku berkewajiban untuk mensosialisasikan dasar negara serta 3 pilar lainnya yaitu UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Tujuannya agar Pancasila mampu menjadi watak dan perilaku dalam berbangsa dan berkehidupan sehari-hari.  Pada saat Orde Baru, Pancasila disosialisasikan dengan cara indoktrinasi, Nmun saat ini dengan cara yang partisipatoris”, kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI kepada media ini.

Lebih lanjut, anggota DPR RI asal Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV (Jember – Lumajang) ini menyampaikan, dalam sesi tanya jawab, ada masukan dari peserta diantaranya keluhan Kenaikan BPJS, munculnya radikalisme, dan sebagainya.

Seperti Syaiful yang menanyakan Kenaikan BPJS itu, Apa langgar nilai-nilai  Pancasila?  Mendapat pertanyaan itu, Pria yang saat ini juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai berlambang Banteng moncong putih ini bahwa BPJS prisipnya yaitu Gotong Royong.

“Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang UU nya dibuat saat Presiden Ibu Megawati itu Prinsipnya jelas gotong royong. Karenanya jika ada warga tidak mampu, maka jadi tanggung jawab negara alias gratis melalui (Penerima Bantuan Iuran PBI JKN),” jelasnya.

Tetapi kata Arif, bagi warga negara yang secara ekonomi mampu membayar harus membayar mandiri karena keuangan negara kita yang belum mampu mengcover secara keseluruhan dan dengan prinsip gotong royong maka yang mampu gendong ngindit dengan yang tidak mampu.

Sementara Sunarlan, SS, M.Si menegaskan  untuk menekan radikalisme, kuncinya harus memahami kebhinekaan Indonesia. Keberagaman harus dimaknai kekayaan, bukan alat pemecah belah. Munculnya gejala ektrimisme dan eksklusivisme harus diantisipasi. 

“Dengan terbentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diharapkan kedepan Pancasila dapat benar-benar menjadi watak dan perilaku kita dalam berbangsa dan bernegara serta dapat diamalkan dalan berkehidupan sehari-hari”, jelasnya. (eros).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: