Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com.
Proyek Jembatan layang Semanggi di
Jember senilai 4, 4 milyar menuai protes dari CV Berkat Jaya, Buruh PDP Kahyangan dan Paguyuban Insan Transportasi.
Mereka menganggap bahwa akibat dari pengerjaan proyek fantastis di
Subersari itu, menimbulkan masalah, bukan saja telah merusak belasan reklame milik CV Berkat
Jaya tetapi juga berdampak terhadap nasib
ribuan nasib buruh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember.
Untuk itu puluhan massa dari perwakilan CV Berkat Jaya dan buruh dari Forum
Komunikasi Pekerja Antar Kebun (FK-PAK) PDP Kahyangan bersama Paguyuban Insan Transportasi
(Pintar) Jember Senin (23/12/2019)
mengadu kepada Dewan Perwakilan Raky at Daerah (DPRD) Jember.
Menurut koordinator aksi, Dwiagus Budianto, ketidak kejelasannya anggaran
penyertaan modal yang diajukan PDP Kahyangan sebesar Rp 5,5 miliar, dari
keterangan Kepala Bapekab, lantaran anggaran penyertaan modal akan dialihkan untuk
perawatan jalan dan jembatan.
"Kami menilai pengalihan modal PDP untuk jembatan tidak relevan,
sangat tidak elok. Hanya mempercantik jembatan sampai Rp 4,4 miliar. Padahal
penyertaan modal itu selayaknya bisa untuk kami untuk kebutuhan buruh bertahan
hidup," ucapnya saat hearing di Kantor
DPRD Jember.
Tidak hanya soal penyertaan modal, pembangunan Jembatan Semanggi juga
menimbulkan masalah lain. Sejumlah properti milik CV Berkat Jaya, papan reklame
dan neon box diturunkan paksa tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.
Penurunan paksa katanya jelas merugikan. "Tidak ada surat
pemberitahuan dari pelaksana atau pun dinas terkait kepada CV Berkat Jaya,
padahal surat izin pembayaran pajak semuanya legal, sesuai prosedur," kata
Dwiagus.
Dengan sejumlah masalah itu, Ia meminta anggota dewan untuk menghentikan
pengerjaan Jembatan Semanggi sampai persoalan selesai. Bahkan, ia meminta dewan
untuk melakukan sidak di lokasi proyek. "Kami minta proyek itu dihentikan
sampai masalah ini clear," ucapnya.
"Masa cuma menambah aksesoris tiang-tiang dan lampu sampai Rp 4,4
miliar," imbuh Dwiagus. Angka tersebut, menurutnya patut dicurigai.
Dikhawatirkan, ada upaya markup anggaran dalam proyek tersebut yang dapat
menimbulkan kerugian bagi negara.
Menanggapi keluhan itu, Ketua Komisi C DPRD Jember David Seto Handoko berjanji
akan segera koordinasi dengan pihak terkait, diantaranya kepolisian. “Ketika itu
(pengerjaan) berbahaya dan merugikan banyak pihak bisa saja proyek itu
dihentikan," tegas kader Partai NasDem itu.
