"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"

Tuesday, 7 January 2020

Bupati Petahana Rombak 726 Pejabat Pemkab Jember

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com.  Tiga hari menjelang batas akhir Bupati petahana boleh melakukan mutasi, Bupati Jember, dr Faida, MMR merombak ratusan pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN).

Para pejabat yang  dilantik mencapai 726 orang yang disesuaikan dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru. Pelantikan dilakukan pada 3, 6 dan 7 Januari 2020  mulai dari pejabat eselon II, III, IV, juga fungsional, serta penugasan Plt di sejumlah jabatan.

Masing-masing sebanyak 179, 185 dan 362 orang, dari jabatan baru dan lama. Ini adalah hari terakhir bupati boleh melakukan mutasi, dalam kaitan dengan peraturan Pemilu,” kata Wakil Bupati, Abdul Muqiet Arief usai melantik di Aula Pendapa Wahyawibawagraha Selasa (7/1/2020) malam.

Pelantikan sengaja digelar marathon karena 8 Januari 2020,  hari terakhir, Petahana yang maju dalam Pilkada 2020 tidak boleh memutasi pejabat dalam waktu 6 bulan sebelum penetapan calon.  Artinya, mulai 8 Januari 2020, bupati petahana tidak boleh melantik atau memutasi pejabat”, katanya. 

Lebih lanjut Wabup menjelaskan, Pelantikan itu sekaligus melaksanakan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri supaya Bupati Jember mencabut 15 SK mutasi ASN yang diteken pada Januari 2019 sekaligus  mengembalikan pada Kedudukan, SOTK lama.

Diketahui, pembahasan KU PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hingga awal Januari 2020 belum juga dibahas, lantaran terganjal persoalan SOTK yang belum diperbaiki Bupati sesuai Rekomendasi Mendagri dan Gubernur Jawa Timur.

Bahkan mayoritas anggota Legislatif secara konstitusional menggunakan hak interpelasi dan hak Angket guna untuk mempertanyakan perihal itu. Disisi lain, Bupati Jember berencana mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai pengganti Perda APBD Jember. (eros).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: