"Majalah Gempur Online kini hadir di Aplikasi Play store atau Google play. Untuk berlangganan berita-berita terbaru kami, silahkan download Aplikasi ini: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mysel.majalahgempur"

Wednesday, 2 December 2020

Pemerintah Kurangi Cuti Bersama Akhir Tahun 2020

Jakarta, MAJALAH-GEMPUR.Com. Untuk mencegah timbulnya klaster baru Covid-19. Pemerintah kembali melakukan revisi atas cuti bersama tahun 2020 dengan mengurangi cuti tiga hari

Surat Keputusan Bersama (SKB) perubahan cuti bersama ini menghapus pengganti cuti bersama Idulfitri 1441 H yang sedianya jatuh pada 28 hingga 31 Desember 2020. Sedangkan cuti bersama Hari Raya Natal yang jatuh pada Kamis, 24 Desember 2020 masih tetap.

“Dalam SKB perubahan keempat itu, pengganti cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1441 H hanya jadi satu hari, yaitu pada Kamis, 31 Desember 2020,” jelas Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji, Rabu (02/12).

Dengan demikian, cuti bersama di akhir tahun 2020 menjadi dua hari, dari yang sebelumnya lima hari. Pengurangan cuti bersama ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang hingga kini tak kunjung usai.

Perubahan cuti bersama ini tertuang dalam SKB yang ditandatangani oleh tiga menteri yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRB bernomor 744/2020, 05/2020, 06/2020. SKB ini berlaku mulai 1 Desember 2020.

Atmaji menjelaskan setelah SKB ini, akan diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur cuti bersama bagi aparatur sipil negara (ASN). Dengan diberlakukannya Keppres tersebut, maka cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan bagi ASN.

Apabila tidak memiliki kepentingan mendesak, ASN, keluarga, dan masyarakat diharapkan tidak berpergian agar tidak tertular Covid-19 dan menciptakan klaster baru.  “Jika punya kepentingan mendesak, agar tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, menjalankan 3M, termasuk menghindari kerumunan,” ungkap Atmaji. (ald/hms/eros).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: