"Majalah Gempur Online kini hadir di Aplikasi Play store atau Google play. Untuk berlangganan berita-berita terbaru kami, silahkan download Aplikasi ini: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mysel.majalahgempur"

Wednesday, 10 February 2021

PDI Perjuangan Jember Nyatakan Sikap Di Luar Pemerintahan Bupati Terpilih

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. PDI Perjuangan Jember nyatakan sikap akan berada diluar Pemerintahan selama  Bupati dan Wakil Bupati terpilih Hendy Siswanto-Muh. Balya Firjaun Barlaman (H Hendy - Gus Firjaun) memimpin Jember 4 tahun ke depan.

Meski demikian, partainya enggan disebut Oposisi. "Jadi begini, kami tidak menyebut sebagai partai oposisi, karena di tata kelola pemerintahan itu tidak ada," kata Wakabid Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Jember Widarto saat rilis di kantor PDI Perjuangan setempat, Rabu (10/2/2020).

Widarto menganalogikan sikap Partai ini sebagaimana sikap PDI Perjuangan dulu, ketika SBY dan JK berkuasa. "Kita menempatkan diri sebagai partai yang selalu kritis sampai tahun 2024. Dan, hal-hal yang berbau transaksional kami tidak akan terlibat di dalamnya," tegasnya.

Terkait Rancangan Program Jangan Menengah Daerah (RPJMD) itu kewenangan Bupati, Namun PDI Perjuangan tetap memberi masukan untuk jember kedepan. "Seperti soal Sumber Daya Alam (SDA) kami akan kritik, sebagai sikap kritis kami atas pemerintahan ke depan," tegasnya.

PDI Perjuangan tidak akan menghambat APBD, termasuk penanganan pandemi. "Terutama menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat berpenghasilan rendah tidak boleh dapat bansos yang sejatinya hak mereka di masa pandemi ini namun berbalut politik pencitraan," katanya.

Oleh sebab itu, lanjut Widarto, PDI Perjuangan menyarankan sebaiknya program penanganan pandemi dipikirkan untuk jangka panjang agar keluar dari pandemi. Dan, PDIP akan memberikan masukan supaya program untuk pandemi tidak sekedar program politik pencitraan.

Namun Pola relasi Pemerintah dan DPRD harus dibangun sesuai tugas pokok dan fungsinya  sebagaimana diatur dalam UU dengan saling menghormati, tetapi tidak menggunakan politik dagang sapi dengan memberikan Bansos/Jasmas kepada anggota DPRD sebagai upaya meredam kritis.

Hal senada disampaikan  Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edi Cahyo Purnomo. Menurut Edi Bantuan Sosial (Bansos) ini, jangan sampai membelenggu DPRD. “Karena kejadian-kejadian sebelumnya banyak masyarakat yang masih belum paham apa itu Bansos atau Dana Hibah”, katanya.

Namun bansos dan dana Hibah itu bila melekat ke pemerintah dan bermanfaat untuk masyarakat maka Fraksi tidak akan menolak.  Namun tidak merubah sikap kritis. "Jangan sampai terjadi  seperti anggota DPRD lalu, yang tersangkut kasus korupsi.," ucapnya. (bit/eros).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: