"Majalah Gempur Online kini hadir di Aplikasi Play store atau Google play. Untuk berlangganan berita-berita terbaru kami, silahkan download Aplikasi ini: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mysel.majalahgempur"

Wednesday, 10 February 2021

Nelayan Puger Adukan Kejanggalan Lelang ICS Ke DPRD Jember

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Para Nelayan di Jember, Jawa timur menilai  lelang Integrated Cold Storage (ICS) atau tempat pendingin Ikan di  Desa Puger Puger, dinilai tidak wajar.

Bahkan cenderung membodi para nelayan. Sebab, harga lelang yang dimenangkan Cv. Tama Arta Nusantara tersebut harganya jauh dari harga yang di tawarkan, sebelumnya Dinas Perikanan dan Kelautan Jember menawarkan dengan harga 1 Milyard 397 Juta rupiah.

"Harga lelang, hanya 260 juta rupiah pertahun, Padahal Menteri perikanan menginginkan 1,397 miliar pertahun dan tidak boleh tawar, apa ini tidak pembodohan,"  Kata Mustofa, salah satu perwakilan Nelayan usai mengadu ke kantor DPRD Jember, Rabu (10/2/2021).

Tampak hadir dalam acari tersebut Kades Puger Wetan Nur Hasan, Camat Puger Winarno, beberapa Warga Puger Wetan, Komisaris CV Tama Arta Nusantara Edwar, Kepala Bidang Perencanan Badan Pertanahan Nasional Gatot Susyanto dan Ketua Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Syafii.

Menurut Mustofa, dalam Kongres Nelayan beberapa waktu lalu di pendopo kecamatan Puger, Menteri KKP Susi Puji Astuti bersama Bupati Faida, bahwa syarat pengelolaannya harus bersama nelayan dan oleh karena nelayan disandingkan dengan PT Perindo.

"Karena kita tidak mampu, baik dari SDMnya, dananya dan juga dituntut harus ber PT makanya disandingkan dengan PT Perindo, seharusnya pemerintah memberikan pendampingan, pelatihan terkait pengelolaan ikan dan hasil tangkapan," keluhnya.

Nelayan juga meminta bantuan ke Bidang KKP Jatim, untuk memenangkan lelang, karena harga ICS yang ditawarkan bagi mereka mahal.  "ICS itu cita-cita nelayan, untuk lumbung penyimpanan ikan dikala ikan murah, sebab penangkapan ikan Puger borongan perpotong," Terangnya

Kades Puger Wetan Nur Hasan mengaku tidak mengetahui prosesi izin lelang itu, karena saat itu Komisaris CV. Tama Arta Nusantara (TAN) Pak Edwar datang ke kantornya dengan membawa surat izin lengkap, kami tidak punya kewenangan, hanya sebatas memiliki wilayah saja,"tambahnya

Hal senada disampaikan Camat Puger Winardi. Ia  mengaku tidak punya kewenangan terkait masalah perizinan. Kebijakannyya di  Pemerintah daerah (Pemda). "Ketika ada persoalan, saya tidak kuasa melarang, makanya kita ke Dewan supaya ada solusi bagi nelayan ini," Tuturnya

Komisaris Cv. Tama Arta Nusantara Edwar menyampaikan, proses pelelangan dilakukan secara online, sehingga tidak mengetahui lawan lelangnya pada masa itu. "Kita Metting lewat Zoom, kita sampaikan program dan turunnya surat hasil lelang pada bulan 8 tahun 2020," katanya.

Edwar menyebut, saat kondisi ICS rusak dan minta izin perbaikan baru keluar izinya.  "Perjanjiannya yakni sistem sewa dan bagi untung antara CV. Tama Arta Nusantara dengan Pemerintah Kabupaten Jember yakni senilai 20% dari total keuntungan." Jelasnya.

Ketua komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember David Handoko Seto, menyebut bahwa berdasarkan  informasi  yang diperoleh dari nelayan bahwa keuntungan ICS atau Fasilitas pendingin Ikan di Puger sangat sedikit untuk Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Jember.

“Jika untung perusahaan setahun 1 Miliyar, bagi hasilnya hanya 200 juta, Total sekitar 460 Juta Rupiah per tahun."Ini Fenomenal, tidak masuk diakal, jika harganya segitu, nelayan  mampu 700 juta.  Untuk itu CV. Tama Arta Nusantara, membuat neraca keuangan perusahaan.

Anggota Komisi B DPRD Nyoman Aribowo akan menanyakan ke Dinas terkait. "Saya tidak akan mencampuri legal standing CV Tama Arta Nusantara, tapi yang kita ingin tahu, dampak ekonomi terhadap masyarakat Puger agar bisa menghasilkan solusi terbaik," Katanya

Menurutnya, hasil lelang itu menunjukan kekeliruan Pemkab. Sebab, perbandingan dengan nilai tawar sebelumnya sangatlah jauh. "Mengingat dari pemerintah pusat senilai hampir 1, 397 miliar, kok dapatnya hanya 260 juta, ini kan kurang pintar Pemerintah Daerah," tanggapnya. (Naw)

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: