Pasalnya hingga saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember masih belum menerima Surat Edaran (SE) dari pusat. Akibatnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemasdes) Jember belum berani mengeluarkan kebijakan apapun terkait tahapan Pilkades.
Karena masih harus menunggu petunjuk dari Mentari Dalam Negeri. "Masih menunggu petunjuk dari Mentari Dalam Negeri," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pemerintahan Desa Dispemasdes Nunung Agus, saat ditemui media ini dirung kerjanya, Rabu (6/10/2021).
Nunung mengaku tidak berani mengatakan adanya penundaan tahapan Pilkades, dikhawatirkan salah memberikan pernyataan. "Saya masih belum bisa memberikan kepastian terkait tahapan berikutnya, tunggu SE dari pusat," jelasnya.
Oleh karena, Nunung meminta supaya semua pihak menyadari bahwa situasi Pandemi yang sedang dihadapi saat ini, masih mengancam keselamatan masyarakat. "Kita pinginnya memberikan sesuatu yang terbaik, tapi kita terjebak keadaan, jadi tunggu saja informasi berikutnya," katanya.
Untuk itu Nunung berharap kepada para Calon Kepala Desa (Cakades) untuk bersabar dan menunggu petunjuk dari pemerintah. "Sabar, semua ada saatnya, apalagi kalau tidak sabar, mau geger (marah), ya geger ke siapa." Tandasnya. (naw/yond).
