Translate

Iklan

Iklan

Tanggapan Legislator PPP Jember Atas Keluhan Pengelola Pendidikan Diniyah dan Swasta

11/22/21, 21:01 WIB Last Updated 2021-11-22T14:01:14Z


Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. kinerja dan perjuangan legislator (DPRD) Jember berbasis Agama kembali dipertanyakan sejumlah tokoh Pendidikan di Madrasah diniyah.

Pasalnya, sepanjang tahun 2021 mereka hanya dapat bantuan dari pemerintah 2 bulan operasional. Sementara untuk kebutuhan program belajar mengajar selama 10 bulan sisanya menjadi tanggung lembaga pendidikan masing-masing.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jember H Achmad Faeshol, S.Pdi membenarkan, memang hanya 2 bulan dan merupakan sharring APBD Kabupaten dengan Program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Swasta (BPPDGS).

Pasalnya dana itu, tersedot pengendalian virus Covid 19. “Apalagi APBD tahun 2021 itu baru disepakati pada April tahun 2021. Sehingga kami hanya melakukan penyesuaian saja dulu,” paparnya kepada sejumlah awak media, Senin (22/11/2021) siang.

Justru karena itu, anggota komisi yang membidangi pendidikan langsung mencari terobosan. “Kami banyak melakukan komunikasi dengan pihak terkait agar keberlangsungan pendidikan Madrasah Diniyah dan sekolah swasta bisa lebih ringan melakssanakan kegiatan,”terangnya.

Bahkan, Fraksi juga dapat perintah ketua DPC PPP Jember. “Alhamdulillah, setelah kami melakukan langkah-langkah koordinatif, insyallah akan ada bantuan lagi. besaran dan jumlahnya berapa lagi ya mohon ditunggu saja. Tapi sebelum akhir tahun anggaran pasti ada kejelasan,” ungkapnya.

Tahun 2022, perhatian untuk pendidikan swasta dan Madrasah Diniyah ditingkatkan. Kemungkinan akan diberikan bantuan selama setahun penuh dengan skema pembiayaan sharing antara APBD Kabupaten dengan propinsi yang tercover dalam Program BPPDGS.

Sebagai bagian dari legislator unsur PPP, Faeshol merasa perlu menjelaskan bahwa perjuangan seluruh komponen DPRD bersungguh-sungguh agar kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum bisa terlayani dengan baik.

Tetapi semua perjuangan yang dilakukan tentu tidak bisa lepas dari tahapan dan prosedur yang mengikat dan harus diikuti. “Oleh karena itu, pemahaman terhadap proses dan regulasi yang mengatur juga harus sama-sama dipertimbangkan sebagai varian penilaian,” katanya.

Namun, ungkapan terimakasih kepada tokoh pemerhati pendidikan Diniyah dan swasta yang telah memberikan warning. “Bagi saya, itu suppot agar kami bisa bekerja lebih bagus dan maksimal dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,”pungkas Wakil Ketua DPC PPP Jember ini (ahh/eros).
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Tanggapan Legislator PPP Jember Atas Keluhan Pengelola Pendidikan Diniyah dan Swasta

Terkini

Close x