Kasus yang pertama terjadi di wilayah Mojokerto, Lamongan, Sidoarjo dan Gresik ini diharapkan tidak menyebar kewilayah lain, dengan melakukan berbagai upaya, namun minimnya petugas seperti di Jember yang hanya 95 orang, dan obat-obatan menjadi kendala tersendiri.
Untuk itu Pemkab Jember, dinilai belum siap menghadapi penyakit menular itu, “Jika ada kasus dari 270 ribu ternak, kita nggak mampu pak," kata Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jember Sugiarto saat Rapat Dengar Pendapat di ruang Komisi B DPRD, Rabu (18/5/2022) kemarin
Apalagi, dokter, yang memiliki Standart Pelayanan dan sudah memengang Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang ada di Dinas Peternakan Jember masih satu orang. Dokter Hewan yang di Tunjuk oleh Provinsi Jawa Timur, yakni dokter Welas.
Oleh karena itu, semua pihak bisa memahami dan harus saling membantu bukan saling menyalahkan. “Ini masalah bersama, Kami juga tidak ingin ini terjadi. kami hanya ingin masalah ini bisa diselesaikan, namun jika ada kasus, akan kita diatasi, kita sembuhkan," katanya.
Sebelum PMK merebak, Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember Nyoman Aribowo meminta Pemkab secepatnya melakukan pencegahan sejak dini. dengan menyemprotkan cairan disinfektan di kandang ternak, termasuk mobilitas petugas
Mengingat PMK bukan masalah kecil, justru persoalan besar. Sehingga harus dicegah sebelum kasusnya terjadi di Jember. "Inikan permaianan lapangan, jadi secara makronya harus dilakukan pencegahan segera, karean saya sendiri juga merasakan dampaknya," harapnya. (naw).
