Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Ketua Koperasi Konsumen Jember Harmoni Sejahtera (KJHS) Arismaya Parahita Senin (11/7/2022) akhirnya menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) soal beras ASN yang berkutu.
Soal beras untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditemukan berkutu, Pria yang pernah menjabat kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember ini mengakui bahwa ternyata memang belum dilakukan lep, Ia beralasan tidak kepikiran melakukan uji laboratorium beras.
"Karena (RMU) sudah lama berkecimpung, dan jadi partner Bulog. Untuk pengadaan beras itu murni kebijakan Pemkab, dibuatlah Koperasi. Apapun kondisinya harus siap meski tidak punya kantor”, kata Arismaya dalam RDP dengan anggota Komisi B yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ahmad Halim.
Dalam kesempatan itu, ketua Koperasi Arismaya secara pribadi maupun pengurus Koperasi KJHS memohon maaf, atas ketidak hadiran memenuhi undangan RDP baik undangan yang ke satu maupun yang ke dua lantaran sedang sakit dan tidak ada maksud untuk ‘Mangkir’ tidak hadir.
Lebih lanjut Arismaya menjelaskan bahwa keberadaan Koperasi KJHS yang didirikan pata tanggal 6 Mei 2021 itu atas kebijakan Bupati Hendy Siswanto yang ingin menjadikan Jember sebagai kabupaten koperasi, sehingga lembaga ini harus diberdayakan.
"Pak Bupati ingin Koperasi Pemda diberdayakan, karena Puluhan tahun tidak ada kegiatan. Kita perlu bentuk koperasi baru. Ambil langkah membentuk, oleh anggota individu-individu seluruh kepala OPD sebagai pendiri. Termasuk Bupati dan Wakil Bupati. Nama yang mengusulkan Bupati," katanya
Koperasi KJHS , lanjutnya hanya menerima pesanan dan tidak pernah menunjuk penyedia. Sementara 9 kelompok tani yang jadi patner bisnis jual beli beras ini, ditunjuk oleh Sekretaris Daerah. "Penunjukan dari rapat besar dipimpin Pak Sekda. 9 penyedia siapa saja.
Secara umum finansial mampu, punya RMU ada rekomendasi Dinas TPHP. Saya pikir 9 suplier mampu kontinu dan kualitas. Setara medium. Menjadi semacam kesepakatan ditandatangani semua pejabat. Sampai ketemu cara harga Rp 9 ribu,"katanya
Ada 175.000 kg beras bulan Juni, tidak semua ASN pesan. tidak perlu lapor Bupati."Terima kasih Dewan dan media, meskipun sering guyon tapi tegang. Ada kelemahan memang, soal teknis bisa kita perbaiki, dan Saya sudah bilang, kualitas hati-hati. Kita sudah babak belur karena itu," katanya.
Memang sebagain ASN ada yang protes, "Lain lidah tidak bisa sama. Ada yang senang, tapi ada juga yang komplain. Kita sepakati setara medium.Mohon kami dibantu agar terus. Ayolah, kalau soal kualitas kita tidak punya (peralatan). Meraka petani. Kalau ada dryer akan sangat membantu,"jelasnya
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim memaparkan hasil RDP kali ini, Koperasi KJHS telah bersedia melakukan uji lab beras, di beberapa lembaga sebelum program beras untuk ASN dilanjutkan. Agar memperoleh hasil yang valid.
"Setelah uji lab selesai dan beras dinyatakan sesuai standar medium, baru kemudian program dilanjutkan.Telah ada kesepakatan, berupa perbaikan-perbaikan, seperti pengadaan kantor tetap, layanan komplain, dan juga uji lab, agar beras sesuai standar," pungkasnya. (naw/eros).
