Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Dinilai Pemilu Berantakan, Korps Pengawas Pemilu (Kowaslu) Jember bersama Gerakan Masyarakat Sipil, nyatakan Mosi Tidak Percaya kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (KPU-Bawaslu) Jember.
Terutama proses rekapitulasi, dimana banyak dugaan manipulasi data dan jual beli suara Pergeseran dan penggelembungan suara di sejumlah kecamatan guna memenangkan caleg tertentu. Untuk itu mereka menggalang tantatangan dan mendesak pemecatan seluruh Penyelenggara Pemilu Jember.
"Seluruh masyarakat tahu, khususnya di Jember, bagaimana amburadulnya rekapitulasi di beberapa kecamatan, terutama di PPK Sumberbaru," kata koordinator kegiatan Miftahur Rahman, usai Dialog yang dihadiri para aktivis, fungsionaris sejumlah parpol dan mahasiswa. Senin (11/3/2024) malam
Pria yang akrab disapa cak Memet ini, menilai penyelenggara Pemilu tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Pasalnya banyak laporan tidak netralnya penyelenggara pemilu mulai PPS hingga KPU Kabupaten yang diduga memanipulasi data, tapi banyak yang tidak diproses Bawaslu.
"Bawaslu mandul dan terkesan segaja membiarkan, patut diduga ada kongkalikong dengan penyelenggara seperti PPS sampai KPU, karena tidak ada penyelenggara Pemilu yang ditindak tegas, padahal indikasinya jelas ada pelanggaran dan kejahatan Pemilu," keluhnya.
Menurutnya dari 31 kecamatan, ada 13 kecamatan yang jelas-jelas terjadi pelanggaran. "Gakumdu tidak bergerak, karena tidak menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga mereka sudah tidak layak untuk menjadi penyelenggara pemilu lagi, sudah sepantasnya mereka dipecat,," tegasnya.
Mantan wakil ketua DPRD Jember dari PDI Perjuangan Lukman Winarno, lebih ekstrem lagi, "Pemilu tahun 2024 ini, memang sudah sangat parah, bagi kami, bukan mosi tidak percaya lagi kepada seleuruh penyelenggara Pemilu, tapi harus dilakukan pemilu ulang," katanya. (am/eros).
