Oleh: Hakim Said, S.H.
Ketua Rumah Kebangsaan Basecamp Karangrejo (RKBK) Banyuwangi,
Penggiat Masyarakat Sipil
-----
“Digitalisasi pelayanan publik bukan sekadar tren. Ia adalah kebutuhan mutlak masyarakat hari ini.”
Itulah pesan utama yang saya tangkap dari berbagai forum pemerintahan yang menghadirkan Wakil Bupati Banyuwangi. Sayangnya, semangat dan narasi yang disampaikan belum menyentuh akar realitas di lapangan. Alih-alih memperoleh kemudahan, publik justru masih berhadapan dengan birokrasi yang lamban, prosedur yang tumpang tindih, serta digitalisasi yang kehilangan arah.
Sebagai Ketua Rumah Kebangsaan Basecamp Karangrejo (RKBK) Banyuwangi dan seorang penggiat masyarakat sipil, saya tidak bisa hanya duduk diam mendengarkan janji-janji pelayanan berbasis teknologi yang tak kunjung hadir dalam bentuk nyata.
Apresiasi tentu patut disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi atas komitmennya meningkatkan pelayanan publik. Namun, komitmen itu harus diuji melalui data, dampak, dan perubahan konkret yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Digitalisasi layanan publik, yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banyuwangi, hingga kini belum menunjukkan kinerja yang bisa dibanggakan. Sistem barangkali telah dibangun, aplikasi sudah diciptakan, tetapi sejauh mana masyarakat dapat mengakses, memahami, dan merasakan manfaatnya?
Pertanyaan sederhana: apakah warga desa di Glenmore, Songgon, atau Bangorejo mengetahui bagaimana cara mengurus perizinan secara daring tanpa harus ke kota? Apakah layanan-layanan berbasis digital itu benar-benar mampu menyingkat waktu, memangkas biaya, dan menghapus praktik percaloan?
Sayangnya, banyak cerita yang kami dengar justru berkata sebaliknya. Masyarakat masih kebingungan menghadapi sistem digital yang tidak ramah pengguna. Bahkan, beberapa pelaku UMKM dan warga yang hendak mengurus perizinan tetap memilih datang langsung ke kantor pelayanan karena tidak memahami cara menggunakan platform daring yang tersedia.
Digitalisasi tanpa pendampingan dan sosialisasi hanyalah jargon. Sistem canggih tanpa literasi publik hanyalah etalase pencitraan.
Saya mendorong DPMPTSP Banyuwangi untuk keluar dari zona nyaman rutinitas administratif dan mulai melakukan transformasi menyeluruh—mulai dari pelatihan digitalisasi bagi warga, penyederhanaan proses layanan, hingga evaluasi sistem berbasis umpan balik dari masyarakat.
Pelayanan publik adalah jantung dari kepercayaan warga terhadap negara. Jika pelayanan ini masih diserahkan kepada sistem yang rumit dan tidak inklusif, maka kita hanya sedang menyaksikan panggung retorika yang tak pernah menyapa realitas rakyat kecil.
Sebagai contoh konkret, melalui Pokjar PKBM Bintang yang kami selenggarakan di RKBK, anak-anak muda belajar mengenai makna demokrasi, partisipasi, dan hak sebagai warga negara. Salah satunya adalah hak atas pelayanan publik yang layak dan bermartabat.
Dan sebagai bagian dari masyarakat sipil, kami tidak akan lelah mengingatkan bahwa pelayanan publik yang baik bukanlah semata-mata soal teknologi, melainkan soal keberpihakan pada rakyat. Sebab, yang dibutuhkan bukan hanya aplikasi, tapi aksi nyata. (*)
