 |
| Rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Jember yang berlangsung di ruang Komisi D DPRD, Senin (30/6/2025). (Foto: Istimewa) |
Jember, MAJALAH GEMPUR.Com - DPRD Jember mendorong Dinas Pendidikan (Dispendik) untuk lebih transparan dalam pelaksanaan program beasiswa daerah. Komisi D meminta komposisi Kelompok Kerja (Pokja) seleksi beasiswa diumumkan secara terbuka agar publik turut mengawasi prosesnya.
Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat (hearing) yang berlangsung di ruang Komisi D DPRD Jember, Senin (30/6/2025). Suasana sempat memanas ketika anggota dewan mempertanyakan independensi Pokja, terutama setelah beredar kabar adanya mantan tim sukses Pilkada yang terlibat dalam proses seleksi.
"Siapa saja yang masuk dalam Pokja seleksi? Kami sebagai mitra kerja saja belum tahu," cetus anggota Komisi D, Mufid.
Nada serupa dilontarkan Ahmad Dhofir Syah. Politisi PKB itu menyebut kehadiran eks tim sukses di dalam Pokja bisa menimbulkan prasangka publik.
"Kalau benar ada, ini bisa memancing kecurigaan dan berpotensi menurunkan kredibilitas seleksi. Kami berharap jangan sampai ada perlakuan istimewa," tegasnya.
Sekretaris Komisi D, Indhi Naidha juga menyoroti pentingnya integritas dalam penyaluran beasiswa. Ia mengingatkan bahwa dana yang dikucurkan tidak kecil, mencapai Rp40 miliar dan menyasar sekitar 8.000 mahasiswa asal Jember.
"Kami di DPRD menyetujui anggaran ini agar tepat sasaran, bukan malah menimbulkan polemik. Karena itu, komitmen netralitas dan transparansi harus dipegang," ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Menanggapi hal itu, Kepala Dispendik Jember Hadi Mulyono memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi internal. Ia menjelaskan, Pokja terdiri dari 30 orang, yang berasal dari berbagai unsur pemerintahan.
"Pengarahnya Bupati, penanggung jawab Sekda, saya sebagai Ketua I, lalu ada perwakilan dari dinas lain, camat, dan OPD sesuai klasifikasi beasiswa," jelas Hadi.
Meski begitu, ia belum membeberkan secara rinci nama-nama anggota Pokja yang dimaksud. DPRD berharap SK Bupati tentang Pokja seleksi beasiswa bisa segera dibuka untuk umum, baik melalui situs resmi maupun aplikasi pendaftaran.
"Kalau belum bisa sekarang, mohon jangan lupa segera diunggah. Ini demi menjawab kebutuhan informasi publik," kata Dhofir, yang disambut anggukan kepala Hadi sebagai bentuk komitmen.
Dalam kesempatan itu, Komisi D juga membahas persoalan lain seputar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD dan SMP, termasuk dugaan jual-beli kursi serta manipulasi domisili. Dispendik diminta segera turun tangan untuk menyisir praktik-praktik curang demi menjaga kualitas dan keadilan pendidikan di Jember. (eros)
