 |
| Massa Desak Bupati dan Wakil Bupati Jember Akhiri Konflik Internal |
Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com - Ratusan Massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Jember Bersatu (AMJB) menggelar aksi di depan Kantor Pemkab Jember, mereka mendesak Bupati dan Wakil Bupati segera mengakhiri konflik internal yang sejak berbulan-bulan dinilai menghambat pelayanan publik dan menurunkan kinerja pemerintahan.
Aksi ini bukan aksi spontan, tetapi Aksi lahir sebagai kelanjutan dari nota kesepahaman antara DPRD Jember dan AMJB pada 21 Oktober 2025. Nota itu berisi komitmen untuk bersama-sama mendorong rekonsiliasi antara dua pucuk pimpinan daerah yang hubungannya kian memburuk.
Namun hingga penghujung November, tanda-tanda perbaikan tidak juga muncul. Sebaliknya, menurut AMJB, ketegangan justru meningkat dan mulai memengaruhi sinkronisasi kebijakan daerah. Program yang seharusnya berjalan beriringan dinilai tersendat akibat konflik politik berkepanjangan.
 |
| Salah satu Korlap Aksi Baginda Bagus Hermanto |
“Kondisi ini sangat merugikan rakyat Jember,” tegas Baginda Bagus Hermanto, salah satu koordinator lapangan aksi. Rabu (26/11/2025). Baginda menilai disharmoni di eksekutif tidak lagi sekadar pertentangan personal, tetapi telah akan berdampak langsung pada stabilitas kebijakan publik.
Dalam aksinya, AMJB membawa satu pesan utama Bupati dan Wakil Bupati harus segera kembali harmonis demi kepentingan masyarakat luas. Menurut Baginda, aksi tersebut merupakan upaya nyata masyarakat untuk mendorong kedua pemimpin daerah duduk bersama dan menyelesaikan perselisihan.
“Dengan aksi hari ini, kami berharap Bupati dan Wakil Bupati bisa rukun dan harmonis sehingga dapat membangun Jember dengan baik,” ujarnya.
Namun, Baginda menegaskan bahwa rekonsiliasi tidak cukup hanya disampaikan secara lisan. AMJB menginginkan proses rekonsiliasi dilakukan terbuka, di hadapan Forkopimda dan masyarakat, supaya memiliki legitimasi dan jaminan keberlanjutan.
“Masyarakat membutuhkan komitmen nyata, bukan sekadar pernyataan tanpa bukti. Kalau hanya secara lisan, kami kurang yakin. Tidak ada jaminan keakuran itu benar-benar serius,” katanya.
Pria yang identik dengan rambut panjang itu dalam pernyataannya, Baginda menegaskan bahwa AMJB tidak akan berhenti bergerak. Ia berkomitmen terus mengawal proses hingga konflik benar-benar berakhir. “Sampai kapan pun kami akan terus mengawal, agar Bupati dan Wabup akur,” tegasnya.
AMJB juga melihat peluang dukungan dari berbagai unsur Forkopimda mulai dari Polres, Kejaksaan Negeri, Kodim, hingga kalangan akademisi untuk bersama-sama mendorong terciptanya kembali keharmonisan di tubuh pemerintahan daerah.
Menurut mereka, semua pihak memiliki kepentingan yang sama memastikan pemerintahan berjalan stabil dan efektif. “Bupati dan Wakil Bupati harus segera menyelesaikan konflik atau polemik disharmoni di antara mereka. Kami minta mereka akur,” pungkas Baginda.
Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa kesabaran publik mulai menipis. Jika tekanan masyarakat terus meningkat sementara konflik internal tak kunjung selesai, bukan tidak mungkin dinamika politik Jember memasuki fase yang lebih kompleks. (Wahyu/Eros)
