 |
| Wakil Bupati Jember “Ini Bukan Masalah Disharmoni, Tapi Saya Tidak Dilibatkan” |
Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com - Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto, memberikan tanggapan usai aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Jember Bersatu (AMJB) di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Rabu (26/11/2025).
Djoko mengapresiasi massa aksi yang dinilai menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. “Saya mengucapkan terima kasih bahwa masyarakat tadi menyampaikan aspirasinya dengan tertib. Ini tentu membahagiakan dan mencerminkan etika masyarakat kita,” ujarnya.
Djoko menegaskan bahwa persoalan yang terjadi di pemerintahan bukan terkait disharmoni atau ketidak akuran antara dirinya dengan Bupati. Menurutnya, masalah utama berada pada tidak terpenuhinya hak dan kewenangan (tidak dilibatkan ; Red) dirinya sebagai wakil bupati.
“Ini sebenarnya bukan masalah disharmoni, bukan masalah tidak akur. Problemnya itu adalah masalah moral, masalah arogansi kekuasaan,” katanya.
Djoko menyebut dirinya kerap tidak diberi ruang untuk menjalankan tugas. Ia mengaku tidak dilibatkan dalam berbagai urusan pemerintahan, termasuk tidak difasilitasi untuk menjalankan kewenangan yang melekat pada jabatannya.
“Saya dalam rangka menjalankan tugas dihambat, tidak difasilitasi, dan saya tidak dilibatkan dalam hal apa pun. Bahkan hak protokoler dan hak keuangan sebagaimana diatur undang-undang juga tidak dipenuhi,” tegasnya.
Djoko juga menyinggung pemberhentian ajudannya, Hakiki, pada 20 Oktober 2025. Menurutnya, ajudan tersebut dipanggil Kabag Umum dan diminta tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai ajudan wakil bupati.
Upaya Djoko untuk meminta klarifikasi kepada Penjabat Sekretaris Daerah dan Kabag Umum pun disebut tidak mendapat respons.“Saya memanggil PJ Sekda dan Kabag Umum pada 13 November untuk menjelaskan hal itu. Tetapi tidak ada respons. Ini menunjukkan bagaimana saya bisa bekerja kalau minta penjelasan saja tidak diindahkan,” katanya.
Djoko menambahkan, komitmen kebersamaan yang telah disepakati bersama Bupati Muhammad Wafait dan diformalkan lewat perjanjian notaris sebelum Pilkada juga tidak dijalankan.
“Problemnya bukan soal harmoni atau tidak harmoni, tapi saya tidak dilibatkan dalam hal apa pun,” ujarnya menegaskan.
