Jombang, MAJALAH-GEMPUR.Com - Polemik aturan masa iddah politik dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Minggu (30/8/2026), memicu gelombang protes dari simpanan KH Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf.
Massa yang tergabung dalam Forum Nahdliyyin Indonesia ini keberatan terhadap keputusan Sidang Pleno IV yang menetapkan pemberlakuan masa iddah selama satu tahun dari jabatan politik bagi calon Rais Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Penolakan itu kemudian berkembang menjadi aksi di sekitar arena Muktamar. Sejumlah massa bahkan berupaya masuk ke area sidang pleno untuk menyampaikan keberatan mereka secara langsung.
Aksi tersebut dipicu tuntutan agar aturan masa iddah politik yang dinilai merugikan pencalonan Gus Yusuf dibatalkan. Pendukung Gus Yusuf juga mempertanyakan dasar pemberlakuan aturan tersebut dan menilai proses yang terjadi perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka.
Situasi di arena Muktamar pun sempat memanas ketika massa berhadapan dengan petugas keamanan. Ketegangan itu membuat jalannya agenda Muktamar menjadi perhatian publik.
Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar ke-35 NU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, kemudian angkat bicara menanggapi dinamika yang terjadi.
Menurut Gus Ipul, peristiwa tersebut merupakan bagian dari dinamika Muktamar yang harus dipahami secara utuh dan tidak dilihat secara sepotong-sepotong.
“Ini sebagian dari pernik-perniknya muktamar, kita lihat nanti seperti apa, harus kita pahami secara utuh, tidak boleh sepotong-potong,” ujar Gus Ipul.
Terkait tuntutan massa agar keputusan masa iddah politik dibatalkan, Gus Ipul menegaskan panitia tidak memiliki kewenangan untuk mengubah substansi keputusan yang menjadi pembahasan forum Muktamar.
Menurut dia, keputusan terkait materi dan perubahan aturan berada di tangan para muktamirin.
“Ya nanti itu muktamirin lah ya, panitia kita hanya sifatnya memfasilitasi, bagaimana semua berjalan lancar. Untuk pembahasan materinya ada di dalam,” katanya.
Gus Ipul menegaskan Muktamar merupakan forum tertinggi organisasi yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Karena itu, setiap perubahan terhadap keputusan yang telah ditetapkan harus melalui mekanisme resmi dan persetujuan peserta Muktamar.
“Semua tergantung muktamirin, dan keputusan-keputusan di sini adalah keputusan yang mengikat. Kalau nanti misalnya mau diubah ya tentu atas persetujuan peserta muktamar,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya juga memberikan respons terhadap aksi massa pendukung Gus Yusuf.
Gus Yahya meminta para pendukung Gus Yusuf untuk tetap tenang dan tidak memaksakan diri masuk ke arena sidang pleno. Ia mengaku akan berusaha mencari jalan keluar yang bijaksana atas persoalan yang sedang terjadi, dengan tetap menghormati keputusan yang telah dibuat para muktamirin.
“Saya ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman yang sekarang sedang melakukan protes di tempat sidang pleno. Saya mohon agar lebih tenang. Saya pribadi berjanji akan ikut berusaha mencari jalan keluar yang bijaksana dari persoalan ini agar semua bisa tenang,” ujar Gus Yahya.
Dalam pernyataannya, Gus Yahya juga mengakui Gus Yusuf sebagai salah satu kader unggul yang dimiliki NU. Ia berharap potensi besar yang dimiliki Gus Yusuf tetap dapat dimanfaatkan untuk kepentingan jam'iyah.
“Sebetulnya saya mengakui bahwa beliau adalah kader yang unggul. Seandainya tergantung saya pribadi, saya ingin semua bisa diakomodasi, semua mendapat kesempatan. Tapi para muktamirin sudah membuat keputusan,” katanya.
Gus Yahya kemudian menegaskan bahwa siapa pun yang nantinya terpilih menjadi Ketua Umum PBNU periode 2026-2031 tidak boleh mengabaikan potensi Gus Yusuf.
“Siapa pun yang nanti dipilih oleh Ahlul Halli wal Aqdi untuk menjadi ketua umum periode yang akan datang, tidak boleh melupakan Gus Yusuf Chudlori sebagai potensi besar yang harus bisa diambil manfaatnya untuk jam’iyah ini,” tegas Gus Yahya. (eros)
