Tim Kejagung yang berhasil menetapkan beberapa pejabat Pemkab Jember sebagai tersangaka tahun 2009, sampai saat ini masih terbenkelai. Sehingga para koruptor meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka dua tahun lalu masih bisa bebas berkeliaran.Meski demikian, tim Kejagung pemburu koruptor tersebut justru dipromosikan. Padahal kasusnya sampai saat ini masih belum ditindaklanjuti. Demikan disampaikan ketua LSM Format Kustiono Musri, saat Aksi bersama puluhan LSM yang tergabung dalam Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) Jum’at (11/2) di Kejari Jember.
Kustiono mencurigai bahwa keberhasilan tim Kejagung dalam menjerat koruptor itu diduga hanya untuk dijadikan ATM saja bagi para pejabat. Sehingga penanganannya tidak serius. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dua tahun lalu, kasusnya dibiarkan begitu saja..
Beberapa pejabat yang dijadikan tersangka adalah Mantan Sekda Jember Djuwito, Mantan Asisten Tata Praja Jember Hasi Madani dan Mantan Kabag Tata Pemerintahan Soedianto (kasus pelepasan aset eks Brigif 9 Jember), Kerugian negara sekitar 9 milyar.
Kepala Dinas Perhubungan Jember Sunarsono dan Dirut Perusahaan Daerah Perkebunan Syafril Jaya, (sewa Pesawat Terbang), kerugian diperkirakan 4,9 milyar. Kepala Bapemas Suhardianto (tersangka Program PRKLH), dana program ini sebesar 32,5 milyar.
Sedangkan Bupati Jember Non Aktif MZA Djalal yang tersandung dugaan korupsi AMP saat menjabat Kepala Dinas PU Pemprov Jatim yang telah merugikan Negara 5 milyar dan Wakil Bupati Jember non aktif Kusen Andalas tersangka korupsi dana oprasional dewan senilai 261 Juta diberi tanda cap tulisan “LUNAS”
Disamping itu, kasus dugaan korupsi yang sempat diperiksa Kejagung tapi belum kelar adalah Proyek Penerangan Umum (PJU) senilai 85 milyar. Dana tidak tersangka 5 milyar. Dana mendahului perubahan APBD 2007 senilai 118 milyar dan Dana Alokasi khusus (ADK).
Menurut ketua LSM Libas Dafid Handoko Seto masih ada beberapa dugaan kasus lain yang masih belum jelas statusnya seperti kasus tali asih Kepala desa, Dugaan korupsi Ketua Bapekab Mudhar Syarifuddin, Pengadaan Alat Kesehatan, Perpustakaan keliling dan beberapa kasus korupsi lain. (eros)
