Aksi penanaman hutan lindung 2009 dengan berbagai bibit tanaman terutama tanaman buah-buahan, segenap anggota organisasi kompak dan rengganis turun gunung untuk mengadakan doa keselamatan atas beberapa tragedy (banjir bandang panti 2006) yang dianggap akan mengancam keluarga mereka.
P Waro Saat Bertemu dengan Kepala BPN, Joyo Winoto di Hotel Mulia Jember
Kemudian tahun 2010 KOMPAK dan Rengganis melakukan upaya membuka jalan pintas dan mengadakan pengerasan jalan serta membangun jembatan yang menghubungkan desa pakis dan pakel. Mereka berinisyatif memulai karena kurang sigapnya aparat desa merespon aspirasi masyarakat yang menginginkan jalan tembus demi percepatan arus ekonomi dari dua lokasi tersebut.
Sampai pada suatu hari Selasa 30 Nov 2010 , Pak Su dan Pak El datang menemui Pak Waro di kebunnya daerah Sumber Urang. Mereka menyampaikan kejadian bahwa telah datang beberapa orang dan memaksa cap jempol dengan alasan untuk penyelesaian dan pemberian tanah Ketajek. Saat menerima penjelasan itu, Pak Waro sempat kaget. Dia berpendapat bahwa terjadi lagi modus lama yang berkedok penyelesaian dan pembagian tanah Ketajek dengan meminta tanda tangan atau cap jempol dari ahli waris.
Cara yang digunakan biasanya menggunakan aparat pemerintah Desa, Kecamatan, Polisi dan Koramil untuk menekan warga agar tanda tangan atau cap jempol. Terkait dengan peristiwa ini adalah setelah Pemkab Jember membentuk panitia rencana pelepasan tanah Ketajek, atas himbauan dari kepala BPN Joyo Winoto. Lambannya penyelesaian Reforma Agraia di Indonesia, karena masih banyak undang-undang atau peraturan yang masih bertentangan dengan semangat Reforma Agraria. Sehingga kasus tanah yang ada, sulit untuk segera diselesaikan, Padahal ”Jika reforma Agraria ini dijalankan akan dapat menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat”kata Joyo Winoto dalam acara seminar di Jember.
Sampai dengan keputusan Bupati Kab. Jember untuk membentuk kepanitiaan sebagai tim verifikasi , pihak-pihak rakyat yang mempunyai hak atas tanah ketajek . Tetapi kayaknya lebih dijadikan obyekan atau proyekan kepanitiaan tersebut, tata kerja tim verifikasi penuh dengan permainan tidak terbuka. Sehingga banyak elemen-elemen yang berkepentingan untuk menjadi perantara mengupayakan penyelesaian tanah Ketajek ini, meksipun dengan berbagai cara-cara yang tidak benar, bahkan cenderung memalsukan bukti diri dan kepemilikan hak ahli waris .Yang ujung-ujungnya ingin mendapatkan hak atas tanah ketajek. Jika perlu tim ini perlu di tinjau ulang, cara kerja dan pertanggungjawabannya, karena sudah melibatkan kepentingan rakyat banyak.
WR semakin mengerti ketika ia disingkirkan dalam kepanitiaan tersebut, kini mereka akan mencoba menggiring para pengikutnya untuk tidak lagi percaya pada nya. WR segera memerintahkan para anggota KOMPAK yang masih setia untuk berkumpul dan mengatur strategi menghadapi kekacauan informasi dilapangan. Untuk sementara WR memberikan instruksi untuk tidak melayani ajakan-ajakan yang belum jelas visi misinya terutama tentang penarikan-penarikan sejumlah dana demi memperoleh hak atas tanah Ketajek tersebut.
WR menyatakan jika pemerintah Kabupaten Jember berniat baik untuk mendistribusikan tanah sengketa pada yang berhak demi kesejahteraan rakyat Ketajek, tentusaja akan membuat mekanisme yang transparan bukan slintat slintut tidak jelas seperti ini. Jika ada upaya penipuan maka WR memerintahkan anggotanya untuk segera melaporkan tindak pidana ini pada aparat kepolisian, dan dalam waktu dekat akan menglurug BPN Jember serta BPN pusat untuk memperoleh kejelasan penyelesaian maslah tanah Ketajek ini.
“Kesabaran rakyat Ketajek wis gak kenek ditahan-tahan maneh…! “, katanya agak bergetar. “Ayuh ndang kumpul co konco kabeh, awake dewe yo podo gerak …jok wedi, njaluk tanah hake kene ..! begitu amanat WR dalam pertemuan rutin KOMPAK . Rakyat KOMPAK berjuang bersama pasti tak kan bisa dikalahkan. Amin.
