Bagi lembaganya, keharusan melakukan secara
normatif diberlakukan tanpa memandang siapapun pihak yang memang harus
diperiksanya. Karena sebagaimana disampaikan kepada wartawan, bahwa hasil
pemeriksaan inspektorat tersebut sebagai pertimbangan Bupati untuk memberikan
sangsi kepada pihak terperiksa.
“Jadi pemeriksaan yang kita lakukan di
inspektorat ini fair dan normative sesuai dengan prosedur tetap. Tidak berani
kita main-main, mengingat semua hasil pemeriksaan dari kami inilah yang
dijadikan pertimbangan Bapak Bupati untuk memberikan sangsi kepada terperiksa,”
ungkap Djafri, diruang kerjanya didampingi sekretarisnya Eko.
Terlebih dasar dan pegangan inspektorat
melakukan pemeriksaan sudah jelas, yakni dengan PP maupun Perda serta Perbup.
“Semua yang kami lakukan sesuai aturan mas, tidak bisa kita rekayasa,”
tambahDjafri, lagi.
Apa yang disampaikan Djafri Yusuf, tersebut
terkait dengan kasus oknum dokter Titah Palupi, yang beberapa waktu lalu
melahirkan jabang bayi tanpa ada ikatan nikah dengan lelaki yang membuahinya.
Sayangnya kendati lelaki berinisial SG, yang juga oknum PNS dilingkungan dinas
kesehatan diduga kuat sebagai bapak kandung bayi yang dilahirkan oknum dokter
Titah Palupi, yang bersangkutan tidak ikut diperiksa oleh inspektorat.
Keterangan yang diperoleh wartawan media ini,
karena dalam pemeriksaan oknum dokter Titah, tidak diakui siapa lelaki yang
telah membuatnya hamil hingga melahirkan jabang bayi. “Dokter Titah, tidak mau
menyebut siapa lelaki yang telah menghamilinya, jadi dia sendiri yang
menanggung resiko diperiksa,” cetus sumber media ini dilingkungan inspektorat.
Sebagaimana berita sebelumnya, dunia kesehatan di
Banyuwangi, benar-benar tercoreng, akibat ulah oknum seorang dokter yang
melahirkan anak tanpa jelas siapa bapak kandungnya.
