"Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017"
Custom Search

Friday, March 6, 2015

Fawaid Nilai Operasi Pasar Belum Efektif Turunkan Harga

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Anggota Legislator DPRD Jawa Timur, Muhammad Fawaid menilai operasi pasar yang dilakukan pemerintah dianggap masih belum efektif, pasalnya harga beras dipasaran masih tinggi.

Operasi pasar yang dilakukan Pemerintah di Kabupaten (Pemkab) Jember dan Bulog Sub Divre XI Jember ini, hanya untuk kepentingan jangka pendek saja, bukan solusi untuk jangka panjang. Disamping itu juga ada dugaan Operasi Pasar ini tidak tepat sasaran.

“Memang, kita kesulitan mendeteksi para pembeli”. Demikian hasil analisa anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur yang diketahui saat sidak secara sembunyi-sembunyi yang disampaikan kepada sejumlah media Jum’at (6/3) di kantor DPC Gerindra.

Untuk itu politisi Partai Gerindra putra Jember yang akrap disapa Gus Fawait meminta pemerinta pusat agar segera mencari solosi.  Pasalnya Jawa Timur merupakan lumbung pangan, dan yang menompang pangan nasional. Namun saatada kenaikan harga bares, Jawa Timur juga mengalami kenaikan.

“Bukan hanya beras saja, Jawa Timur juga sentra kedelai atau komoditi lainnya. Sayangnya jika ada kenaikan harga, Jawa Timur ikut menaikan harga juga, begitu sebaliknya. Dalam hal ini, Jawa Timur tidak mempunyai suatu keistimewaan,” tambahnya.

Komisi B akan meminta kepada Pemerintah Pusat dan Kementrian untuk mentukan langkah-langkah taktis untuk menurunkan harga beras. Pasalnya kenaikan harga beras kali ini dikuti dengan kenaikan bahan pokok lainnya. Juga seiring kenaikan tersebut, BBM juga naik tanpa kompromi.

“Bukan hanya BBM saja yang naik. Tetapi bulan dengan ini akan beberapa kenaikan selain bahan pokok, seperti tarid tol, tarif dasar listrik, tarif angkutan kereta api dan tarif lainnya. Belum lagi ada aturan baru dari Kementrian Kelautan terkait larangan kepada nelayan yang menggunakan “alat” dalam menangkap ikan,” imbuhnya.

Kebijakan pemerintah dianggap masih amburadul dan kacau. Hal ini terlihat dari tidak adanya kantor Badan Ketahanan Pangan (BKP) di Kabupaten Jember ini.  “Tetapi kita tidak boleh saling menyalahkan, tetapi Pemkab  agar bisa bersinergi dengan pusat dan propinsi untuk menstabilisasikan harga,” harapnya.

Fawaid berjaji, persoalan ini, akan dibawah ke Jakarta sebagai laporan Komisi B. “Pihak pusat diharapkan mengerti akan permasalahan ini. Mudah-mudah pendapat dari para ekonomom tidak terbukti, BBM udah didapat tetapi kita kesulitan pangan. Kami harapkan tidak terjadi,” pungkasnya. (midd)

Berita Terkait Ekonomi Bisnis

No comments: