"Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017"
Custom Search

Thursday, November 2, 2017

Kejari Jember Akan Limpahkan Kasus Bansos ASKAB PSSI Ke Sidang In Absentia

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com.  Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember akan limpahkan kasus penyelewengan dana bansos Asosiasi Sepak  Bola (Askab), PSSI tahun 2015-2016, Ke Pengadilan Tipikor Surabaya.

Salah-satu syarat Pelimpahan perkara kasus korupsi yang melibatkan putra mantan Bupati Jember ini setelah Kejari menetapkan Mantan Ketua Askap PSSI, Diponegoro (33) sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), dan kini statusanya diumumumkan ke media nasional oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember.

Pengumuman DPO ini sebagai syarat  pelimpahkan perkara In Absesia. “Meski sudah ditetapkan DPO tak mengidahkan, Kami tetap akan melipahkan Ke Pengadilan Tipikor Surabaya”, Ungkap Kajari Jember Ponco Hartanto melalui WhatAps (WA) Kamis (2/11/2017).

Penetapannya berdasar surat perintah penyelidikan kepala Kejaksaan Negri Jember No Prit-88/0.5.12/fd.1.07/2017 dan surat penetapan DPO No Prit -157/05.12/fd.1/08/2017 tertanggal 16 Agustus 2017, Diponegoro (Popo) Warga Jl Blimbing No 10, RT 001, RW 016, Kelurahan Jember lor, Kec Patrang.

"Lantaran tersangka tidak kokoperatif maka, setelah ditatapkan dpo namun tidak ada itikat baik, beberapa kali tidak menghadiri panggilan, maka Sebagai persyaratan pelimpahan perkara In Absensia, diumumkan di media Nasional yang terbit hari ini”. jelas Ponco Kamis (2/11) sore

Masih kata Ponco, sebenarnya sebagai tsk dan nantinya terdakwa tidak bisa menggunakan hak nya Untuk membela di hadapan hakim, sehingga putusan hakim sifat nya mengikat dan harus di jalani, dan tidak akan mendapatkan hak keringan sebagai terdakwa.

Ponco masih memberi waktu sebelum batas berakhir. “Semoga saja, tersangka masih mengidahkan dan mempergunakan hak nya sebagai terdakwa, dengan catatan segera menghubungi Kejaksaan Negri Jember, sebelum batas watu berahkir”. pungkasnya. (edw)

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: