"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"
Custom Search

Wednesday, 21 March 2018

Ombudsman Sosialisasi layanan Publik di Pemkab Kuantan Singingi

Kuantan Singingi, MAJALAH-GEMPUR.Com. Ombudsman Republik Indonesia Rabu, (23/3/2018) memberikan sosialisasi pelayanan publik ke Pemerintah kabupaten (Pemkab) Kuantan singingi Provinsi Riau.

Sosialisasi ini diberikan karena Kuansing termasuk salah satu dari enam kabupaten yang akan dinilai pelayanan publiknya pada tahun 2018 ini.  Hadir dalam sosialisasi, Bupati Bupati Drs H Mursini, M, Si, para Asisten, kepala OPD, dan Camat se Kabupaten Kuansing.

Bupati Kuansing Mursini dalam arahannya menyambut baik sosialisasi yang dilalukakan Ombudsman ini. Diharapkan setelah sosialisasi  bisa memberikan pemahaman kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  di Kuansing dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

"Disaat penilaian telah dilakukan oleh Ombudsman nanti, kita berharap nilai Kabupaten Kuansing akan meningkat tingkat kepatuhan pelayanan publiknya menjadi lebih baik," Demikian harap Bupati  dalam acara yang  digelar di ruang Multi Media Kantor Pemkab Kuantan Singingi  

Sementara dari Ombudsman RI Bambang menyampaikan, setelah sosialisasi ini, selanjutnya ombudsman akan memberikan penilaian terhadap seluruh OPD pada bulan Mei mendatang kemudian hasil akan digodok dan diumumkan pada bulan November dan diumumkan hasilnya secara nasional.

“Namun tambah dia, sebelum penilaian dilakukan yang akan memberikan bimbingan kepada seluruh OPD terkait hal apa saja yang harus disiapkan untuk menjadi bahan penilaian nantinya adalah Bagian Ortal Setda dan Inspektorat Kabupaten Kuansing”, jelasnya.

Ada 8 OPD yang menjadi skala prioritas penilaian,  yaitu yang berkaitan layanan publik, yaitu Disdukcapil, Disdikpora, perhubungan, Penanaman Modal, layanan Terpadu Satu Pintu, tenaga Kerja, RSUD, Badan Pendapatan Daerah, Dinkes dan Dinsos dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (gus).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: