Jember,
MAJALAH-GEMPUR.Com. Hasil auditing Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK-RI) terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten (Pemkab) Jember tahun 2006, terungkap Pemkab Jember telah mengggunakan uang rakyat milyaran rupiyah yang berindikasi Korupsi, Kolosi dan Nepotisme (KKN).Pengeluaran keuangan yang digunakan telah melampaui batas kepatutan dan tidak sesuai ketentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta tidak didukung oleh data yang lengkap. Disamping itu Penggunaannya mendahului Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
Penyelenggara pemerintahan telah bernuansa korup, dengan kedok memenuhi kebutuhan dilingkungan Pemkab dan biaya oprasional pimpinan dan anggota DPRD Jember, milyaran uang rakyat dihambur-hamburkan. Sedangkan kontrol dewan sangat lemah bahkan temuan masyarakat terkait dugaan penyelewengan aparat, cenderung ditutup-nutupi. DPRD hanya asyik dengan kepentingan pribadinya saja, hal itu mengindikasikan bahwa DPRD telah lalai terhadap kewajibannya.
Hal ini sangat jelas dan kasat mata sidang demi sidang dilakukan secara kusak kusuk (tertutup: red) di hotel dan seterusnya. padahal penduduk miskin di Jember jumlahnya sangat banyak sekali bahkan paling besar se Jawa Timur (Kompas: 2/8: red) tidak pernah mendapatkan perhatian serius. Demikian Sudarsono Ketua Indonesia Bureaucracy Watch (IBW) Jember dengan nada kecewa menyampaikan orasinya Kamis, (15/11) bersama beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan puluhan tukang becak di depan gedung DPRD Jember.
Lebih lanjut Darsono yang tidak henti-hentinya menyoroti kebrbrokan di pemkab Jember menjelaskan bahwa penggunaan uang rakyat Pemkab Jember dan oprasional DPRD serta penggunaan anggaran mendahului PAK seperti ; biaya oprasional pemkab, perjalanan dinas, pengadaan pakaian, bantuan kepada lembaga, kebutuhan rumah sakit dan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI), termasuk pengajuan anggaran 1 milyar rupiah lebih oleh dinas infokom Jember tahun 2007. Hal ini berpotensi besar terhadap kebocoran uang negara, yang ujung-ujungya akan merugikan rakyat. ”tukang becak contohnya mereka adalah bagian dari saudara kita yang paling menderita. Kita ingin sampaikan, kita tunjukkan bahwa saudara kita tidak pernah diperhatikan, sedangkan uang dikorup angkanya sangat fantastis sangat luar biasa milyaran rupiyah. Andaikan uang sebesar itu diberikan kepada saudara-saudara kita yang menderita tentu akan menjawab persolan”. Tegasnya.
Setelah menyampaikan copy LHP BPKRI kepada dewan yang diwakili Wakik yang sempat menghentikan rapat anggaran APBD tahun 2008 yang dipimpin Madini Faruq (Gus Mamak: red) tersebut Ketua Indonesia IBW Jember tersebut, menekankan kepada seluruh anggota dewan, agar tidak main-main dalam persoalan ini dan aparat hukum harus segera menindaklanjuti. kalau tidak, temuan tersebut tidak ada artinya sama sekali. Kalau perlu BPK harus segera melakukan pendalaman infestigasi atas temuannya. Tegasnya berapi api.
Sebagai ungkapkan rasa kekecewaan atas prilaku pejabat pemerintah kabupaten Jember dalam akhir aksinya Darsono secara simbolis membakar LHP BPK-RI dihalaman Gendung DPRD Jember. Berdasarkan hasil investigasi Gempur dilapangan beberapa Lembaga dan Dinas telah menerima anggaran sesuai yang tertera dalam LHP BPK-RI dan telah digunakan sesuai peruntukannya disamping itu ada yang menerima tidak sesuai bahkan tidak menerima sama sekali. (Eros)
