Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan momen yang sangat Sakral bagi Bangsa Indonesia. Oleh karenanya, generasi muda harus diberi pemahaman, arti penting dan makna Proklamasi tersebut. Untuk itu peringatan 17 Agustus harus dilakukan dengan khusuk, khidmat dan sama sekali jauh dari pretensi komersial.Namun di Jember, peringatan itu berubah (dirubah/digeser), untuk mempromosikan wilayah Kabupaten Jember sebagai alternatif mendatangkan duit dari kunjungan manusia ke Jember. Demikian disampaikan Ketua LSM IBW Sudarsono dalam pernyataan sikap di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember awal bulan lalu.
Menurut Darsono simbol-simbol penghormatan Peringatan Proklamasi dan ucapan Dirgahayu yang biasanya terpampang di Kantor-Kantor Pemerintah, dan BUMN semakin memprihatinkan bahkan di beberapa tempat ungkapan ”Halo BBJ” Lebih dominan daripada Dirgahayu Repiblik Undinesia ke 63.
Sebagai warga negara Indonesia sekaligus sebagai warga Jember, Darsono menghimbau agar Pemerintah Kabupaten Jember yang di pimpin Bpk. Bupati MZA. Djalal tidak mensponsori ”Penghianatan” secara sestimatis terhadap eksistensi dan makna peringatan 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, hanya sekedar untuk memeperoleh tambahan pendapatan daerah. Karena kami yakin jika hal ini terus menerus dilakukan, maka ”kesadaran masyarakat” terutama generasi muda, akan arti penting Proklamasi akan sirna. Mereka akan menganggap 17 Agustus adalah BBJ, yang tidak berkaitan dengan makna sakralnya.
Kami menghormati segala upaya pemerintah daerah dalam menggali pendapatan alternatif dengan mengerahkan segala kreatifitas masyarakat Jember, namun hal ini hendaknya dilakukan pada bulan dan hari-hari lain diluar jadwal acara resmi Peringatan Hari Kemerdekaan. Pemerintah Kabupaten Jember, serta segenap tokoh dan elemen masyarakat Jember segera bersama-sama secara serentak mengembalikan kesemarakan pekik kemerdekaan 17 Agustus dengan tanpa menghilangkan kedalaman makna yang dikandungnya. Lanjutnya.
Sedangkan tokoh sepuh KH. Mukhit Muzadi yang dihubungi Gempur usai acara penutupan Musyawaroh Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) se Nusantaran Wilayah III Jawa Timur dan Bali di Aula Universitas Islam Jember (3/8) mengungkapkan bahwa sampai saat ini masih belum menemukan manfaat ”BBJ” bagi rakyat. Kiai kharismatik asal Jember yang juga Kakak kandung Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH. Hasim Muzadi tersebut menyarankan agar biaya BBJ dialihkan untuk membantu kepentingan rakyat kecil. (eros)
MZA DJALAL ; BBJ II Jember 2008, Tidak Gunakan APBD
Dengan adanya Bulan Berkunjung ke Jember “BBJ”. II 2008, Perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia di Jember berbeda dengan sebelumnya. Lebih semarak, lebih meriah dan lebih mewah. Hampir setiap hari masyarakat Jember disuguhi acara mulai arak-arakan sepeda motor, karnaval busana (Jember Fashion Carnaval). Karnaval kota (Jember City Carnaval), Expo, Seminar, pertandingan aneka cabang olah raga sampai lomba memanjat ratusan pohon pinang di alun-alun kota.Terobosan baru yang dirancang Bupati Jember Ir MZA Djalal mulai tahun 2007 yang pelaksanaanya bersamaan dengan perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia ini diharapkan dapat mengundang ribuan orang dari berbagai daerah, yang pada akhirnya dapat membuka lapangan kerja bagi masyaakat dan dapat menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di kota sentra tembakau ini. Dengan begitu akan membuka lapangan kerja baru, sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di kota makanan khas suwar-suwir ini.
Menanggapi masukan dari beberapa masyarakat, terkait kegiatan tersebut, dalam sidang paripurna Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2007 di Aula DPRD Jember. MZA Djalal mengungkapkan bahwa kegiatan BBJ II 2008, tidak akan mengganggu program kerja yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah, karena kegiatan ini tidak menggunakan dana APBD, ”semua kegiatan dilaksanakan atas kerjasama dengan fihak ketiga (sponsor; red)”. Tuturnya. (eros).
