Kompak: Tolak Tim Virifikasi Distribusi Tanah Ketajek Panti (Eks Tanah PDP) Jember Jawa Timur

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Tim Verifikasi Distribusi Tanah Ketajek yang di bentuk Pemerintah Kabupaten  Jember melalui Bakesbanglinmaspol dan Tapem beberapa tahun yang lalu dinilai tidak aspiratif dan tidak transparan, bahkan ironisnya beberapa oknum Tim tersebut telah melakukan penyalagunaan dalam kinerjanya karena mereka disinyalir telah melakukan pungutan liar (Pungli) kepada masyarakat.

Hal ini diungkapkan Ketua Kelompok Masyarakat Pejuang Tanah Ketajek (KOMPAK) Munawaroh (P Waroh) usai melakukan rapat koordinasi dengan anggotanya Jum'at (11-11-11) di Pakis Panti Jember.  Menurut Asmo Pak Waroh nama lengkap Pak Waroh, anggota Tim Verifikasi Distribusi Tanah disamping harus bersih dari orang yang telah menerima uang tali asih (satu milyar), tim tersebut dalam melakukan kinerjanya harus transparan.

Karena selama ini menurut Pak Waroh, Tim yang dibentuk oleh Pemkab Jember tersebut disamping tidak aspiratif juga pelaksanaannya terkesan tertup dan tidak transparan bahkan beberapa oknum Tim Verifikasi telah melakukan pelanggaran, karena mereka melakukan Pungli kepada masyarakat penerima tanah eks PDP Jember tersebut.

Untuk itu menurut P Waroh, KOMPAK dengan tegas menolak keberadaan Tim Verifikasi Distribusi Tanah Ketajek tersebut dan dalam waktu dekat kami akan segera melayangkan surat protes ke instansi terkait baik Pemerintah Pusat (Presiden dan Komisi II DPR RI ), BPN RI, BPN Kanwil Jawa Timur dan BPN Kabupaten Jember maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Jember (Bupati dan DPRD) atas keberadaan tim virifikasi tersebut.

Menanggapi persoalan tersebut Presiden Serikat Tani Indepaenden (SEKTI) Jember, Agus Mulyana mencurigai pembentukan Tim Verifikasi Distribusi Tanah Ketajek Panti Jember tersebut, bernuansa politis.

Mestinya Pemkab Jember tidak semestinya mengabaikan perwakilan Kompak begitu saja dalam tim verifikasi tersebut. Padahal satu-satunya kelompok yang sejak awal menolak pemberian tali asih satu milyar dan menolak perpanjangan HGU oleh PDP Jember adalah kelompok KOMPAK yang dipimpin Asmo Pak Waroh

Bahkan menurut laporan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember bahwa klausul dicabutnya HGU PDP Jember karena ada yang dipersoalkan perpanjangan HGU yaitu Ketua KOMPAK Asmo Pak Munawaroh. (Eros)