
Operasi pasar yang dilakukan Pemerintah di Kabupaten
(Pemkab) Jember dan Bulog Sub Divre XI Jember ini, hanya untuk kepentingan jangka pendek saja, bukan solusi untuk jangka
panjang. Disamping itu juga ada dugaan Operasi Pasar ini tidak tepat sasaran.
“Memang, kita kesulitan mendeteksi para pembeli”. Demikian
hasil analisa anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur yang diketahui saat
sidak secara sembunyi-sembunyi yang disampaikan kepada sejumlah media Jum’at
(6/3) di kantor DPC Gerindra.
Untuk itu politisi Partai Gerindra putra Jember yang
akrap disapa Gus Fawait meminta pemerinta pusat agar segera mencari solosi. Pasalnya Jawa Timur merupakan lumbung pangan,
dan yang menompang pangan nasional. Namun saatada kenaikan harga bares, Jawa
Timur juga mengalami kenaikan.
“Bukan hanya beras saja, Jawa Timur juga sentra
kedelai atau komoditi lainnya. Sayangnya jika ada kenaikan harga, Jawa Timur
ikut menaikan harga juga, begitu sebaliknya. Dalam hal ini, Jawa Timur tidak
mempunyai suatu keistimewaan,” tambahnya.
Komisi B akan meminta kepada Pemerintah Pusat dan
Kementrian untuk mentukan langkah-langkah taktis untuk menurunkan harga beras. Pasalnya
kenaikan harga beras kali ini dikuti dengan kenaikan bahan pokok lainnya. Juga
seiring kenaikan tersebut, BBM juga naik tanpa kompromi.
“Bukan hanya BBM saja yang naik. Tetapi bulan dengan
ini akan beberapa kenaikan selain bahan pokok, seperti tarid tol, tarif dasar
listrik, tarif angkutan kereta api dan tarif lainnya. Belum lagi ada aturan
baru dari Kementrian Kelautan terkait larangan kepada nelayan yang menggunakan
“alat” dalam menangkap ikan,” imbuhnya.
Kebijakan pemerintah dianggap masih amburadul dan
kacau. Hal ini terlihat dari tidak adanya kantor Badan Ketahanan Pangan (BKP)
di Kabupaten Jember ini. “Tetapi kita
tidak boleh saling menyalahkan, tetapi Pemkab agar bisa bersinergi dengan pusat dan propinsi
untuk menstabilisasikan harga,” harapnya.