Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Selama peruntukan dan pertanggung jawaban Dana
Desa jelas dan tidak menyimpang dari aturan, para pelaku program seperti Kepala Desa dan
yang lain, tidak perlu takut untuk melaksanakannya.
Meskipun telah ada MOU
dengan berapa Lembaga seperti, Polres, Kodim, Kejaksaan dan yang lain. Mengingat
program untuk Pembangunan infrastruktur pedesaan maupun pembangunan Sumberdaya
Manusia (SDM) ini harus berjalan
sesuai keinginan pemerintah baik pusat maupun daerah.
Menurut Anggota DPRD Jatim Karimullah, pemerintahan yang baik itu mulai Desa,
Kabupaten, Provinsi dan Pusat, tetap harus bersinergi. Program Presiden Joko widodo
(Jokowi) yang baik ini, harus dikawal betul karena menyangkut uang yang sangat
besar dan melibatkan berapa lembaga di Desa
“Masyarakat harus ikut
mengawal program itu, Masyarakat,Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pers dan
sebagainya, diharapkan dapat berperan aktif dalam pengawasan pelaksanaan
program itu, tentunya dengan aturan dan undang-undang yang telah ditetapkan”. ujarnya
Senin (18/1)
Bagi para Kepala Desa yang
mendapat anggaran Dana Desa kisaran 1,4 M ini, diharapkan jangan takut
melaksanakan selama telah sesuai aturan yang ada. Baik itu buat pembangunan
insfrastruktur, yang memang harus ada wujud dan laporan pertanggung jawaban,
