Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Ratusan
warga Desa Nogosari kecamatan Rambipuji, Kamis (30/6) mengggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kecamatan. Mereka menuntut Kepala Desa (Kades) mundur dari
jabatannya.
Zaenal balik menuding, jika aksi massa tersebut
ditunggangi oleh kepentingan politik pasca Pilkades. Karena sejumlah penggerak
warga merupakan para pendukung lawan politik ketika penyalonkan 3 tahun lalu.“Termasuk
soal lelang tanah dan honor perangkat desa yang tak dibayarkan. Semua itu tidak
benar,” bantahnya. (ruz)
Selain berorasi mereka
juga membentangkan sejumlah spanduk yang bernada tuntutan. Ditengah-tengah
aksi, perwakilan warga menyerahkan celana dan rompi yang bertuliskan ‘Tahanan’
sebagai simbol bahwa Kades mereka layak ditahan oleh aparat. “Secara simbolis
rompi ini kami serahkan ke Kapolsek,” kata Heri Kukuh.
Pasalnya ia diduga telah melakukan pemungutan sejumlah uang untuk
pengangkatan Ketua RT dan RW, Kades
juga dituding tak melaksanakan lelang tanah kas desa. “Calon RT dan RW tersebut bersedia membayar karena
diiming-imingi akan diberi insentif Rp 2,5 juta pertahun, sementara pengurusan
akta tanah juga lama dan berbelit-belit. Bahkan sejumlah perangkat desa tak
diberi honor oleh Kades,” paparnya.
sejumlah perwakilan massa kemudian melanjutkan aksinya
dengan mendatangi Kantor Pemkab Jember serta Kejaksanaan Negeri Jember. Mereka
akan menyampaikan aspirasinya ke Bupati dan Kepala Kejari Jember. “Kami akan
melaporkannya ke kejaksaan dan kami akan mengawal kasus ini hingga tuntas,”
tegas Heri.
Menanggapi
tudingan tersebut Kapala Desa Nogosari, Mohamad Zaenal Abidin, menampik.
Menurut dia, apa yang disampaikan para demonstran tidak benar dan hanya fitnah
belaka. “Logikanya dimana kalau RT dan RW itu dimintai uang sampai Rp
7,5 juta. Padahal tunjangan mereka sebulan cuma berapa?” ujarnya.