Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com.
lantaran dianggap lamban tangani maraknya jalan rusak, puluhan aktivis
Jember Aksi Peduli Jalan Berlubang (Jadul) Senin (10/04) gelar demonstrasi
di depan gedung DPRD Jember.
Menurut Anang, kesadaran masyarakat menutup lobang jalan tersebut hanya untuk jangka pendek. Jadi, pertimbangan masyarakat untuk keselamatan pengguna jalan. "Kita mendukung apa yang di lakukan masyarakat walaupun sifatnya masih dalam tahap jangka pendek," ucapnya.
Permasalahan tersebut, sambung Anang, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan seharusnya segera ditanggapi. Dalam hal ini, untuk tekhnisnya yaitu Dinas PU Bina Marga. Menyangkut perencanaan dan penganggaran sudah di setujui dan di evaluasi bahkan dudah di lounching.
"547 paket pemeliharaan jalan maka tindak lanjutnya akan kita undang PU Bina Marga. Termasuk UPT Bina Marga Provinsi untuk mengetahui mana domain yang jadi urusan pemerintah daerah yang akan di perbaiki tahun ini," jelasnya.
Masih Anang, "Kita tidak bisa menggaransi secara penuh apa yang menjadi aspirasi teman-teman, selama ini teman-teman sudah mengamati bagaimana usaha DPRD dalam memperingatkan pemerintah dengan segala kemampuan kami secara maksimal," tandasnya.
Saat Anang Murwanto melanjutkan penyampaiannya, Koordinator Aksi Anggoro tiba-tiba berdiri dan meminta semua perwakilan yang ada di ruangan untuk keluar. "Usaha DPRD sudah maksimal jadi untuk apa kita masih ada disini, semuanya keluar," teriak Anggoro. (bith)
Mereka
menganggap maraknya sejumlah jalan rusak yang hingga kini belum juga diperbaiki,
lantaran anggota DPRD dianggap tidak
mampu memperjuangkan aspirasi rakyat. "Masak 50 anggota DPRD kalah dengan pemikiran
seorang Faida" Tegas Koordinator Aksi, Anggoro Stiawan
Kepada
sejumlah perwakilan demonstran, anggota Komisi C Anang Murwanto mengatakan,
terlambatnya pembahasan APBD berimplikasi telatnya pembayaran gaji, jalan dan lainnya.
"Kita ini secara konstitusional sudah melakukan tahapan itu. Termasuk aspirasi
terkait fenomena jalan berlubang," ungkapnya.
Lanjut Anang, banyak jalan yang di tambal masyarakat atas dasar dari swadaya masyarakat, suatu bentuk tanggung jawab mereka untuk menghindari terjadinya kecelakaan. “Kalau ini di salahkan kita juga mengkritisi kebijakan bupati sebab itu adalah suatu bentuk tanggung jawab pemerintah," terangnya.
Lanjut Anang, banyak jalan yang di tambal masyarakat atas dasar dari swadaya masyarakat, suatu bentuk tanggung jawab mereka untuk menghindari terjadinya kecelakaan. “Kalau ini di salahkan kita juga mengkritisi kebijakan bupati sebab itu adalah suatu bentuk tanggung jawab pemerintah," terangnya.
Menurut Anang, kesadaran masyarakat menutup lobang jalan tersebut hanya untuk jangka pendek. Jadi, pertimbangan masyarakat untuk keselamatan pengguna jalan. "Kita mendukung apa yang di lakukan masyarakat walaupun sifatnya masih dalam tahap jangka pendek," ucapnya.
Permasalahan tersebut, sambung Anang, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan seharusnya segera ditanggapi. Dalam hal ini, untuk tekhnisnya yaitu Dinas PU Bina Marga. Menyangkut perencanaan dan penganggaran sudah di setujui dan di evaluasi bahkan dudah di lounching.
"547 paket pemeliharaan jalan maka tindak lanjutnya akan kita undang PU Bina Marga. Termasuk UPT Bina Marga Provinsi untuk mengetahui mana domain yang jadi urusan pemerintah daerah yang akan di perbaiki tahun ini," jelasnya.
Masih Anang, "Kita tidak bisa menggaransi secara penuh apa yang menjadi aspirasi teman-teman, selama ini teman-teman sudah mengamati bagaimana usaha DPRD dalam memperingatkan pemerintah dengan segala kemampuan kami secara maksimal," tandasnya.
Saat Anang Murwanto melanjutkan penyampaiannya, Koordinator Aksi Anggoro tiba-tiba berdiri dan meminta semua perwakilan yang ada di ruangan untuk keluar. "Usaha DPRD sudah maksimal jadi untuk apa kita masih ada disini, semuanya keluar," teriak Anggoro. (bith)