Praya,
Lombok Tengah, MAJALAH-GEMPUR.Com. Sehari usai dilantik Presiden Jokowi, Mensos, Agus Gumiwang Kartasasmita Sabtu (25/8/2018) malam meluncur ke Lombak, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kehadiran Mentri
pengganti Idrus Marham karena mengundurkan diri lantaran sedang berurusan dengan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) ini guna untuk memantau dan melanjutkan proses
rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial setelah masa tanggap darurat gempa
bumi berakhir, Sabtu (25/8/2018) malam.
Mensos tiba di
Bandara Lombok Praya, Lombok Tengah, pukul 19.30 WITA, dan langsung memimpin Rakor
Transisi Darurat bersama Dirjen Perlindungan, Jaminan Sosial, Harry Hikmat, Tim
Penanganan Terpadu, perwakilan Dinsos , BNPB, PMI RSUD, Bulog, DPRD, dan SKPD NTB
di ruang transit VIP Bandara Lombok Praya.
“Kedatangan
kami untuk menyimak sejauh mana proses tanggap darurat dilakukan dan tantangannya
dan saya harus melihat secara langsung bagaimana kondisi warga di pengungsian.
Apakah kebutuhan mereka tercukupi atau belum,” kata Menteri dalam rilisnya yang
diteima redaksi, Minggu, (26/8/2018).
Untuk
diketahui, Presiden telah mengeluarkan Instruksi No.5 Tahun 2018 tentang
Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi Di Lombok
Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram Dan Wilayah
Terdampak Di Provinsi NTB.
Rehabilitasi
Sosial meliputi Layanan Dukungan Psikososial (LDP) khususnya untuk kelompok
rentan yakni anak-anak, lansia, ibu hamil, ibu dengan balita, dan penyandang
disabilitas. LDP dilakukan 59 petugas di 10 Pos LDP dan Layanan Bergerak untuk
menjangkau warga di wilayah yang sulit atau remote.
"Tim
Kemensos juga mendirikan titik layanan dengan berkoordinasi bersama
lembaga-lembaga lain yang memberikan layanan. Ada yang ke Lombok Utara dan
Lombok Barat untuk menyisir anak-anak yang belum terjangkau layanan dukungan
psikososial," katanya.
Sejak gempa
pertama pada 30 Juli 2018 lalu, Tim LDP telah menjangkau 30 titik dengan
jangkauan 1.000 hingga 1.500 anak per hari. Tugas tim untuk menyisir dampak
gempa terhadap anak-anak terutama dari sisi dampak psikososialnya. Tim juga
mendirikan Pondok Ceria Anak di sejumlah posko pengungsian.
"Dengan
mengaktifkan sekretariat bersama, bisa melakukan perencanaan, pembagian peta
wilayah, serta mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan dampaknya terjadap
anak-anak," katanya seraya menambahkan ada 29 lembaga dan organisasi yang siap
menerima aduan melalui (021) 150071.
Sementara itu
dalam rangka Perlindungan Sosial Berkelanjutan, Kementerian Sosial melalui Tim
Penanganan Terpadu telah menyisir korban gempa yang merupakan penerima manfaat
bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan
Bantuan Pangan Beras Sejahtera (Rastra).
“Banyak
penerima bansos yang kehilangan KKS, buku tabungan, dan rumah mereka rusak
berat. Untuk itu, kami bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI)
mengganti KKS milik korban gempa yang hilang atau rusak dan secara bertahap di
berbagai titik dilakukan pencairan bansos PKH tahap ketiga,” terang Agus.
Hingga saat
ini, Bantuan Sosial (Bansos) non tunai PKH untuk korban gempa telah disalurkan
kepada 325.320 KPM senilai total Rp 608 miliar dan Bantuan Pangan Beras
Sejahtera dan atau BPNT kepada 473.049 keluarga senilai total Rp 624 miliar.
Usai Rakor,
Mensos mengunjungi korban gempa di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok
Barat. “Bapak Presiden menitip salam
untuk Bapak dan Ibu semua. Begitu besarnya perhatian Pak Jokowi terhadap korban
gempa. Beliau juga berpesan agar tidak merasa sendiri,” katanya yang duduk
bersila di atas terpal biru.
Gempa bumi
bertubi-tubi di NTB menyisakan duka mendalam, banyak keluarga kehilangan
orang-orang terkasih, harta benda, dan rumah. Data Dinsos NTB dan Posko Induk
hingga (25/8/2018) mencatat 563 jiwa meninggal, 1.116 mengalami luka
berat/rawat inap, 71.937 rumah rusak dan 417.529 jiwa mengungsi.
Sejak gempa 29
Juli lalu, Kemensos telah melakukan langkah-langkah Tanggap Darurat meliputi
pemenuhan kebutuhan dasar. Yakni tempat tinggal sementara, kebutuhan
permakanan, pengerahan Tim Penanganan Terpadu untuk proses pendampingan dan
verifikasi data sampai masa tanggap darurat berakhir.
Disamping itu
juta telah menyerahkan santunan bagi ahli waris korban meninggal. Secara
keseluruhan bantuan sosial tanggap darurat dari Kementerian Sosial mencapai 1,2
triliun terdiri dari bantuan logistik, santunan ahli waris, paket sembako,
beras reguler, peralatan dapur keluarga, bansos PKH dan BPNT.
"Seluruh
upaya tersebut adalah wujud Negara Hadir dalam memberikan perlindungan dan
jaminan sosial kepada rakyat. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar korban
bencana harus mendapat prioritas, maka kami akan terus memberikan pendampingan
dan dukungan penuh," papar Mensos.
Dengan
semangat, rela berkorban dan bekerja ikhlas, kita harus turun tangan. “Saatnya bangkit,
menata hidup dan masa depan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat,
mandiri, dan berkepribadian berlandaskan nilai dan semangat gotong royong
sesuai Nawacita Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla,” harapnya. (hms/eros).