"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"

Wednesday, 29 August 2018

Warga Situbondo Diminta Waspadai Spekulan Tanah Jelang Proyek Jalan Tol

Situbondo, MAJALAH-GEMPUR.Com. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo Jawa Timur meminta kepada seluruh warga untuk mewaspadai para spekulan tanah, menjelang pembebasan lahan untuk jalan tol.

Pasalnya Pemkab masih akan membentuk Tim Pembebasan Lahan untuk Jalan Tol tersebut awal 2019 mendatang. Demikian disampaikan Balai Besar Pengatur Jalan Nasional, saat menggelar rapat konsultasi dan koordinasi bersama unsur Pimpinan DPRD Situbondo,  di Surabaya Selasa (28/8) kemarin.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Situbondo, Zainiye, menurutnya bahwa pembangunan jalan tol Probolinggo-Banyuwangi, akan dilakukan secara berkesinambungan. “Saat ini pembangunannya masih proses pengerjaannya di Kabupaten Pasuruan menuju Probolinggo”, jelasnya, Rabu (29/8/2018).

Pemerintah pusat hingga kini, lanjut Zainiye, masih belum menentukan dimana lokasi yang  akan dilalui jalan tol terpanjang dibandingkan dengan kabupaten lain ini. “Meski ada petok, bukan pasti akan dilewati, karena hal itu masih berupa perencanaan”, jelasnya.

Penentuan lokasi baru akan ditetapkan setelah dilakukan konsultasi publik di  Provinsi Jawa Timur. "Berdasarkan keterangan Balai Besar Pengatur Jalan Nasional, ada beberapa tahapan pembebasan, diantaranya membentuk tim terpadu melibatkan BPN dan instansi terkait Pemkab Situbondo , "ujar Ketua DPC PPP Situbondo ini.

Zeiniye menambahkan Tim akan melakukan pendataan secara detail, pemilik lahan akan diundang mengikuti konsultasi publik. "Warga diminta tidak melakukan transaksi dengan siapapun, kecuali dengan Pemerintah, bahkan pembayarannya, akan ditransfer ke rekening pemiliki tanah tanpa pemotongan," pungkasnya.

Untuk itu Pemerintah akan membentuk tim apresial independent, yang akan menghitung jumlah ganti rugi. Harga tanah akan dibeli berpatokan dengan harga tanah satu hingga dua tahun terakhir Secara adminitrsi biaya ganti rugi tanah di tanggung seluruhnya oleh Pemerintah.

Namun hingga kini Pemerintah belum menetapkan lokasinya, hal ini untuk mengantisipasi praktek spekulan. Maka dari itu, Pimpinan DPRD perlu melakukan konsultasi dan koordinasi Bersama balai besar, mengingat saat ini berkembang rumor masyarakat banyak yang membeli lahan di lokasi Jalan Tol. (edo).

Berita Terkait Ekonomi Bisnis

No comments: