"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"
Custom Search

Tuesday, 18 September 2018

Infrastruktur Dan Layanan Masyarakat Jadi Bahasan P-APBD Jember 2018

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Wabup Jember Drs Abdul Muqit Arief Selasa (18/9/2018) menyampaikan pemandangan umum jawaban fraksi-fraksi di DPRD Jember atas rancangan perubahan APBD 2018.

Menurut Wabup pembangunan infrastruktur masih jadi prioritas Pemkab Jember,  guna meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa agar dapat meningkatkan perekonomian daerah tanpa meninggalkan sektor-sektor prioritas lainnya," kata Kiai Muqit dirapat paripurna DPRD Jember.

Tentang pendapat kurang berfungsinya resi gudang, bahwa sejak beroperasi 2014 lalu tetap berfungsi sebagaimana mestinya.  “Sampai saat ini telah diterbitkan 11 resi dengan komoditas 224,33 ton dengan nilai Rp. 1,33 milyar, jumlah itu memang relatif kecil, mengingat saat panen raya, harga cenderung stabil”, jelasnya.

Terkait pembangunan jalan dan jembatan,  juga sudah dilaksanakan sesuai waktu pelaksanaan serta melihat tingkat kesulitan pembangunannya. "Sementara untuk pembangunan di kawasan pinggiran sudah diperhatikan sesuai usulan masyarakat melalui Musrenbang dan skala prioritas serta kemampuan APBD," ujarnya.

Untuk masih tingginya angka buta aksara, kata Pengasuh Ponpes Al Falah Silo ini menjadi perhatian dan prioritas Pemerintah Kabupaten Jember.  Percepatan pengentasan buta aksara dilaksanakan program gerakan keaksaraan terpadu yang melibatkan seluruh unsur, potensi, dan komponen masyarakat.

Oleh karena itu, dilaksanakan program peningkatan budaya baca masyarakat dengan membentuk taman bacaan masyarakat, melalui partisipasi lintas sektor melalui kegiatan gugur gunung dan gropyokan yang melibatkan mahasiswa, sukarelawan, dan masyarakat.

Sementara menanggapi lambannya layanan adminduk di Dispendukcapil, Lanjut Wabup Pemkab telah membuat gerakan percepatan layanan. “Pemkab membuat Gerakan Indonesia Sadar Adminduk  (GISA), yaitu layanan cetak langsung dan dokumen dapat diterima pada saat itu juga”, jelasnya.

Terhadap  pendapat agar Perubahan APBD 2018 harus pro-rakyat, hal ini sudah diterjemahkan dalam rancangan Perubahan APBD 2018 sesuai dengan rumusan RPJMD, Renstra OPD, RKPD, Renja serta KUPA dan PPAS Perubahan 2018. (eros).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: