"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"

Monday, 12 November 2018

Sekkab Jember Ingatkan ASN Netral Dalam Pemilu 2019

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Sekretaris Kabupaten (Sekab) Jember, Ir Mirfano, mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap berada pada posisi Netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Larangan ASN terlibat politik pratis ini sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. “Untuk itu memasuki tahun politik, pileg dan pilres, hendaknya para ASN tetap berada pada posisi Netral”. Demikian tegas Mirfano saat memimpin apel Senin (12/11/2018) pagi

Menurutnya sebagai  aparatur yang digaji dan diberikan amanah oleh Undang-undang sudah sewajarnya untuk terus fokus pada peningkatan kinerja pelayanan pada masyarakat. “Ada 3 pelanggaran jika ASN aktif terlibat pada politik atau dengan kata lain dukung mendukung”, katanya.

Pertama adalah pelanggaran kode etik, dimana pelanggaran kode etik ini akan dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan secara intens oleh Majelis Kode Etik ASN. Untuk sanksi, yaitu mulai dari sanksi sedang dan sanksi berat, seperti Penurunan Pangkat dan Jabatan, serta penghentian kenaikan pangkat.

Kedua, pelanggaran Displin, sanksinya Pemberhentian secara tidak hormat (Pemecatan) dan pelanggaran itu bisa masuk ranah pidana, terkhusus bagi para pejabat pemegang kebijakan yang sengaja mengarahkan para staf untuk mendukung salah satu calon yang disitu jelas-jelas akan merugikan calon-calon lainnya.

"Hati-Hati dalam foto-foto selfie, Jangan sampai Foto yang kalian ambil itu, disebelahnya ada foto calon atau foto-foto yang bisa disinyalir bisa mengarahkan, seperti kode jari, kode salam, dan lain sebagainya. Kecuali, itu kalian lakukan sendiri tanpa disebelah kalian ada calon atau gambar partai", jelasnya.

Sekkab juga mengingatkan ASN agar berhati-hati memberikan komentar di Medsos. "Jangan sampai Koment di Facebook, Instagram, Twitter menjelek-jelekkan salah satu calon,  Ingat..!! Hukumannya tidak ada yang sanksi ringan. Melainkan semuanya adalah Sanski Sedang dan Berat", pungkasnya. (eros).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: