"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"

Tuesday, 29 January 2019

Pemkab Jember Berharap Bisa Raih WTP Dari Hasil Audit BPK 2018

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mulai melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember tahun anggaran 2018.

Sekretaris Daerah (Sekda), Ir Mirfano berharap Pemerintah Kabupaten Jember dapat penilaian Wajar Tanpa Kecuali (WTP). “Semoga di tahun 2019, pemeriksaan anggaran 2018 ini memperoleh opini yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ungkap Ir. Mirfano di Pendapa Wahyawibawagraha, Selasa (29/1/2019).

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menggelar entry meeting di ruang Tamyaloka Pendapa Wahyawibawagraha. Dalam pertemuan tersebut, para pejabat yang hadir mendapatkan penjelasan dari Pengendali Teknis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Pertemuan ini menandai dimulainya pemeriksaan interim atau pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jember tahun 2018. “Para pejabat di organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir sudah mendengarkan materi yang disampaikan pengendali teknis”, jelasnya.

Mirfano berharap semua dapat mencukupi kebutuhan tim BPK, karena pemeriksaan adalah bagian dari proses manajemen yang dilakukan rutin setiap tahun. “Setiap tahun semua sudah mengerjakan, terkait laporan keuangan. Ini adalah bagian dari sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Pengendali Teknis BPK Perwakilan Jawa Timur menyampaikan, pertemuan untuk memulai pemeriksaan keuangan dalam kurun waktu satu bulan kedepan. Tim pemeriksa berjumlah empat orang. Tim ini akan turun melakukan pemeriksaan interim atau pendahuluan, yang akan dilanjutkan pemeriksaan lanjutan.

Kali ini pemeriksaan untuk tahun anggaran 2018. Pada bulan Maret ada pemeriksaan terperinci serta rangkaian pemeriksaan lanjutan yang masih panjang. “Secara resmi hasil pemeriksaan nanti kita akan terbitkan laporan pemeriksaan. Baru (hasil pemeriksaan) itu yang boleh menjadi informasi publik,” jelasnya. (eros).

Berita Terkait Pemerintahan

No comments: