"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"

Thursday, 21 February 2019

Bupati Faida Apresiasi PN Jember Canangkan WBK WBBM

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Bupati dr Faida, apresiasi PN Jember yang mencanangkan zona integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi  (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani  (WBBM).

Hadir dalam deklarasi tersebut selain Bupati hadir juga Kapolres Jember AKBP Kusworo wibowo, Kajari Jember Ponco Hartanto, SH, MH, Para Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri (PN) Jember, Peradi, Ketua MUI Prof Alim subahar, Kepala Kalapas Jember, dan pimpinan Perbankan Jember. 

Menurut Bupati Jember dr Faida MMR, pencanangan zona integritas akan membawa dampak positif dan membuat kinerja di PN Jember menjadi lebih baik, lebih inovatif dan lebih cepat sehingga membawa manfaat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Jember.

“Beberapa tahun ini, dunia mengalami distruption yaitu perubahan besar-besaran karena teknologi bergerak cepat, Ini tantangan pemerintahan harus dapat berinovasi,” katanya usai penandatanganan Zona Integritas menutu WBK dan WBBM di Ruang Sidang Cakra Kamis (21/2/2019).

Faida meyakini jika dilakukan bersama-sama WBK WBBM bisa diraih "Saya memiliki keyakinan apabila di Jember melakukan zona integritas bersama-sama, maka sama dengan kita membangun kepercayaan publik. Karena membangun kepercayaan publik itu sangat sulit sekali,” tandasnya.

Membangun kepercayaan memang butuh proses. "Masyarakat tidak akan bertanya seberapa hebat dan tinggi pendidikan hakim, tetapi seberapa adil dan sigapnya mereka menyelesaikan masalah di masyarakat, tentunya sesuai dengan tugas masing masing," katanya.

Dengan mendeklrasikan diri menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Jember, menunjukkan kesungguhan PN Jember dalam pemberantasan korupsi dan keterbukaan pelayanan publik dalam melayani masyarakat. 

"WBK dan WBBM adalah satu Indikator yang bisa menjadi kesetaran pengukuran antar instansi dalam hal bebas korupsi dan melayani, urusan korupsi ini urusan bukan main, tapi akan menentukan maju tidaknya bangsa kita, untuk itu korupsi sesuatu yang harus dilawan dan perangi."pungkasnya. 

Ketua PN Jember, Bambang Pramudwyanto SH, MH, berharap jajarannya dapat menyelenggarakan kegiatan penuh tanggung jawab. "Semangat suka-cita demi terwujudnya WBK dan WBBM sebagaimana yang diamanatkan Permen PAN-RB nomor 52 tahun 2014." katanya.

Namun untuk mewujutkan hal tersebut memerlukan dukungan semua fihak termasuk Bupati dan anggota Fotkopimda serta seluruh Masyarakat, WBK dan WBBM  sejalan dengan Visi Mahkamah Agung RI, yakni Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Aging.

Adapun potensi yang dimiliki oleh PN Jember  sebagai modal awal untuk prmbangunan Zona Integritas adalah dengan diperoleh nya Sertifikat Akreditasi Penjaminan mutu badan peradilan umum dengan nilai  A, (Excellent) berkat hasil keras dan semangat tim yang tidak pernah kendor Di tahun 2017.

Diraihnya penghargaan Katagori Pengadilan Klas 1 A terbaik peringakat 3 Nasional Implementasi SIPP tingakat National dan peringkat 2 Se Wilayah Jawa Timur Penilaian SIPP dan ADM umum Kinerja Pengadilan klas 1A merupakan suatu kebanggaan.

Karena ini kepercayaan dari dirjen Badilum sebagai Satuan kerja yang ditunjuk sebagai pilot project dalam program SPPT-TI (sistem Database  Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi) pada awal tahun 2019."jelas Bambang Pramudwyanto

“Membangun zona integritas adalah mewujudkan aparat yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebenaran, bebas dari korupsi, suap, pungli dan gratifikasi. Sehingga terbangun pemerintah atau lembaga yang bersih dan meningkatkan pelayanan publik yang baik dan konsisten,” ujarnya.

Sebagai lembaga pencari keadilan, lembaganya telah melakukan, kewajiban LHKPN, disiplin PNS, kode etik hakim dan pegawai, kebijakan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), keterbukaan informasi melalui website, dan survei kepuasan masyarakat. (edw).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: