"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"

Thursday, 21 February 2019

Kejari Jember Canangkan Zona Integritas Menuju WBK WBBM

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. 45 Pegawai Kejari Jember Kamis (21/2/2019) gelar Deklarasi Pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan Melayani (WBBM).

Deklarasi dan Penandatanganan yang ditandai dengan pelepasan burung Merpati ini menjadi langkah awal pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yaitu sebuah upaya mewujudkan pelayanan yang bersih dalam satuan kerja di Kejaksaan Tinggi (Kejadi) Jawa Timur.

 Pencanangan Zona Integritas ini sesuai amanat Wakil Jaksa Agung RI. “Untuk itu kami minta semua mendukung kegiatan yang diamanatkan pimpinan,” kata Kepala Kejari Jember, Ponco Hartanto SH,MH, usai kegiatan di halaman kantor Kejari, Jl Karimata, Kelurahan / Kecamatan Sumbersari Jember.

Deklarasi ini telah ditandatangani oleh 45 personil. "yang menandatangani adalah semua jajaran mulai Kajari, para Kasi, Kasubbagbin dan para Kasubsi serta Kaur maupun para Jaksa Fungsional dan Pegawai Kejari Jember, tanpa kecuali bertandatangan," jelasnya.

Upaya ini guna menekankan agar tidak melakukan perbuatan pungutan liar (pungli) kepada masyarakat, pasalnya saat ini jamannya birokrasi bebas dari tindak pidana korupsi dan bebsd pungli yang memang sudah seharusnya melayani dengan bersih, bukan membebani dengan biaya yang tidak semestinya.

Sebelumnya, Kejari sudah melakukan pengawasan melekat di masing-masing Kepala Seksi (seksi). “Kita sudah melakukan pengawasan sejak dini, sehingga kedepan pihaknya bisa mencapai zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) / wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM),” imbuhnya.

Untuk selanjutnya, setelah acara ini, pihaknya mengaku akan melaporkan ke Kejasaan Tinggi (Kejati) dan pusat dan tim akan turun untuk melainkan penilaian apakah Kejari Kabupaten Jember layak dapat predikat Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. (edw).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: