Bupati Jember Minta Lima OPD Tingkatkan Pelayanan Publik

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Bupati Jember dr Hj Faida, MMR, meminta lima organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember meningkatkan pelayanan publiknya.

Ajakan ini disampaikan menyusul penilaian Perwakilan Ombudsman Indonesia Provinsi Jawa Timur, yang menempatkan pelayanan publik Jember pada tahun 2018 di zona kuning. “Ada lima yang nilainya rendah, yang bikin lain-lainnya ikut jatuh,” kata bupati di Pendapa Wahyawibawagraha, Rabu, (26/2/2019).

Lima OPD di lingkungan Pemkab Jember itu masing-masing adalah Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Koperasi usaha Mikro Kecil Menengah (Diskop UMKM), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Transmigrasi.

Penilaian Ombudsman tersebut menjadi umpan balik perbaikan. Karena itu, Faida langsung memanggil lima kepala dinas tersebut.“Ini umpan balik dari pemerintah, langsung kita berikan umpan balik juga kepada kepala dinas-dinas itu, dengan membikin komitmen,” tegasnya.

Bupati menjelaskan, lima kepala dinas itu sudah mengetahui kelemahan pelayanan publik di organisasi yang dipimpinnya.  Dengan bekal kelemahan yang sudah diketahui tersebut, bupati memerintahkan untuk membikin rencana aksi perbaikan pelayanan publik.

“Saya yakin, seharusnya bisa,” ujarnya kepada wartawan. Penigkatan pelayanan itu pasti bisa diraih. Contohnya, Kabupaten Lumajang yang sebelumnya di zona merah bisa naik ke zona kuning. “Kita sudah kuning, harusnya ada semangat lebih kan,” tutur bupati.

Jalinan komitmen bupati dengan lima kepala dinas tersebut berlaku sejak tahun 2019 ini. Ada konsekuensi bila tidak mampu menjalankan komitmen itu. “Kalau masih ada yang merah, kalau tahun 2019 ini masih tidak naik suruh mundur, kalau tidak sanggup,” pungkasnya. (eros).