 |
| Achmad Munir di kediamannya, kredit foto: Fahmi/MG |
"Jangan sampai calon Kepala Desa tersandera oleh para bromocorah lantaran kontrak politik tertentu, meski para bromocorah yang memback up juga turut menyumbang dana," ujar Munir yang juga aktivis desa, saat diwawancara di rumahnya, Rabu 28 Agustus 2019.
Bila sampai tersandera, kata Munir, panggilan akrabnya, maka konsekuensinya, harapan menjadikan desanya maju akan jauh dari harapan. Paling, sekedar program biasa pada umumnya, tidak ada kebijakan yang sifatnya inovatif yang didasarkan pada basis data dasar potensi yang harus diangkat, dikritisi dan di diformulasi menjadi program produktif guna mengatasi kesenjangan sosial dan pemerataan pembangunan.
Selama ini, sejauh yang Munir ketahui, bahwa sistem demokrasi yang dibangun masih lemah, daya kontrol masyarakat dalam pengawasan politik uang hingga ketentuan peraturan didaerah tentang pelibatan pihak ketiga dalam sumber pembiayaan pilkades memicu dan berpotensi menelan biaya besar dan Kepala Desa Terpilih akan terbebani dan memungkinkan "tersandera".
Belum ada regulasi yang tegas ditingkat daerah sehingga memungkinkan para bromocorah juga terlibat dalam pemenangan dan membantu mendanai. Disamping itu juga ada dugaan dan sinyalmen budaya serangan fajar masih sangat kuat, sehingga bila sudah terpilih, hanya berfikir soal pengembalian modal.
"Dikiranya menjadi Kepala Desa ibarat dagangan, menghitung untung rugi, sehingga imbasnya pada pengerjaan infrastruktur yang cenderung kurang memperhatikan kualitas konstruksinya, belum lagi persoalan pengangguran, kesenjangan ekonomi, pemberdayaan kepemudaan, serta aspek lainnya," terang Munir.
Masih Munir, sebetulnya, budaya serangan fajar tidak pantas untuk dilakukan, selain merugikan calon tapi juga masyarakat terkena imbasnya selama enam tahun cenderung kurang diperhatikan.
Untuk merubah itu, Imbuh Munir, pertama, sedini mungkin bisa dimulai dari upaya membangun sistem penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara ketat, akuntabel, kredibel, transparan dan meminimalisir biaya penyelenggaraan secara proporsional.
"Khususnya bagi calon kepala desanya dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan yang ada. Jika aturannya banyak dilanggar atau ada makna pasal yang masih umum dan tidak spesifik serta memungkinkan memicu ada kesempatan untuk di mainkan, maka harus diperkuat sistem pengawasannya," katanya.
Kedua, sambung Munir, masyarakat turut andil dalam pengawasan dan menghindari minesite "Wani piro lan Njaluk Piro", arena budaya itu nyatanya akan menjerat masyarakat sendiri. Jika budaya itu sudah mengakar, maka akan sulit untuk diatasi dan dampaknya pada keberlanjutan masyarakat desa sendiri.
Ketiga, Lanjut Munir, masyarakat dihimbau selektif dalam memilih pemimpinnya, disamping ide dan gagasan yang dituangkan dalam visi misinya, disisi lain melihat track recordnya, kemampuannya, pengalamanya dan yang paling penting masyarakat mengenalnya lebih dalam dari pada sekedar kenal.
"Jangan sampai menjual suaranya apalagi sampai terbeli dengan harga murah. Sebab kesalahan memilih pemimpin akibatanya akan fatal selama enam tahun kepemimpinannya. Masyarakat harus cerdas memilih, lihatlah dengan hati dan pikiran yang terang, supaya benar-benar menjatuhkan pilihan kepada calon Kepala Desa yang tepat," pesan Munir.
Sebelum konsen di dunia akademik, Achmad Munir merupakan aktivis desa yang mengorganisir pemuda desa untuk maju dan berkembang bersama dengan menghidupkan Karang Taruna Desa Curahlele.
"Sekarang ini, Pilkades serentak di Kabupaten Jember, semoga penyelengaraannya aman dan kondusif serta dapat melahirkan para pemimpin yang peduli terhadap desanya masing-masing, lebih-lebih Desa Curahlele," ungkap Munir. (RF).
