 |
| Bupati Jember dr. Faida didamping Kepala BPN Jember Sugeng, kredit foto: Fahmi/MG |
Bupati Jember, dr. Faida MMR, bertindak sebagai inspektur upacara. Selesai upacara, puluhan wartawan yang berada di pinggir jalam masuk ke halaman kantor BPN, menggerubuti bupati.
"Ini hadiah ulang tahun yaa," ujar bupati saat ditanya komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dalam menyelesaikan konflik agraria di Jember--khususnya konflik agraria di Curahnongko dan Ketajek yang tak kunjung selesai.
"Tadi, kita bicarakan bahwa kita memang berhati-hati soal reforma agraria, ini murni yang kita kawal adalah yang berpihak pada kebenaran, kita berpihak pada keadilan. Oleh karenanya, Forkompimda Kabupaten Jember bersama BPN berkomitmen untuk menuntaskan konflik-konflik pertanahan di Kabupaten Jember secara serius," kata bupati.
Komitmen tersebut, sambung bupati, mudah-mudahan bisa menjadi kado untuk masyarakat. Pada saatnya nanti, bupati akan menyampaikan pada masyarakat. Namun, bupati tidak menampik bila Kabupaten Jember masih memiliki pekerjaan rumah untuk menuntaskan Peraturan Daerah (Perda) Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) terbaru.
Sebagaimana keinginan masyarakat, kata bupati yakni untuk memastikan lokasi-lokasi pertanian. Sehingga, lahan-lahan pertanian terjaga dengan baik dan memberikan kepastian bagi petani, "Mereka tidak menginginkan wilayah tambang emas dan nanti akan dikawal dengan Perda RTRW, ini PR kita," terang bupati.
Bupati menjelaskan, urusan agraria ini adalah tugas bersama. Murni diperuntukkan untuk kemakmuran masyarakat. Bupati bangga sebab di Jember ini, program Percepatan Perndaftaram Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah tercapai 51.000 bidang dengan persentase 98%.
Menurut bupati, hal tersebut dicapai dengan kerja keras dan menunjukkan komitmen Pemkab Jember dalam melayani masyarakat. "Program ini harus sukses dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat," jlentrehnya.
Ke depan, bupati berharap sinergi forkopimda dengan BPN dapat ditingkatkan. Sebab, masyatakat ingin perbaikan perihal adanya pungli-pungli PTSL. Sehingga, ada kontrol yang serius dan penindakan yang serius bagi hal-hal yang merugikan masyarakat.
Kepala BPN Kabupaten Jember, Sugeng Muljo Santoso, SH mengatakan, salah satu program BPN adalah PTSL. Tahun ini, 98% telah selesai, kalau pun ada masalah BPN telah menggandeng kejaksaan TP4D, nantinya akan ditindak lanjuti bila ada oknum yang memungut diatas ketentuan.
Mahasiswa Demo Tolak RUU
Pertahanan Di lain tempat, di depan kantor DPRD Kabupaten Jember, ribuan mahasiswa melakukan aksi demo menuntut Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang mereka nilai melenceng dari semangat reforma agraria. Bahkan, demonstran menilai RUU Pertanahan adalah hasil kerancuan berfikir.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi dari Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Jember (Unej) Muhammad Rijal mengatakan, RUU Pertanahan tidak akan menyelesaikan lima konflik agraria yang seringkali terjadi di Indonesia justru rentan menimbulkan konflik baru.
Hal tersebut, kata Rijal, berdasarkan kajian strategis yang dilakukan secara seksama aliansi BEM Universitas. Oleh sebab itu, aliansi menyatakan sikap dan melayangkan tuntutan pembatalan dan DPR tidak mengesahkan RUU Pertanahan tersebut.
"Kami telah meminta penandatanganan Pakta integritas bahwasanya DPR akan menyepakati dan akan menyampaikan dengan bukti Berita Acara (BA) bahwa telah sampai di sana dan akan ditindaklanjuti. Apabila Pakta integritas dilanggar secara sengaja aliansi BEM Universitas Jember akan kembali melakukan aksi lanjutan yang lebih besar," ancam Rijal. (RF).
