"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"

Monday, 30 September 2019

Ribuan Petani di Jember Turun ke Jalan Tuntut Reforma Agraria

Ribuan petani long march dari Pemkab ke DPRD Jember, kredit foto: Fahmi/MG
Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Ribuan petani dari sejumlah organisasi yang tergabung dalam Serikat Tani Independent (Sekti), Senin (30/9/2019) turun jalan gelar aksi demonstrasi meminta Pemkab Jember segera menjalankan reforma agraria dengan membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

Massa aksi mulai berdatangan sekitar pukul 09.30 pagi di depan kantor Pemkab Jember. Sekitar pukul 10.00, orator menaiki pick up mulai berorasi. Massa membawa puluhan spanduk yang bertuliskan berbeda-beda, salah satunya 'Jalankan reforma agraria sejati' 

"Kita di sini berdemonstrasi dengan aman, sepakat," pekik orator aksi, Asirudin atau Pak Linggar. Suaranya yang melengking lewat pengeras suara, disambut teriakan massa aksi sambil mengepalkan tangan, Senin 30 September 2019. 

"Undang-Undang reforma agraria sudah diteken presiden tretan (saudara), provinsi sudah tanda tangan, ke mana bupati ini," teriak Linggar. Dia tidak henti-hentinya mendesak bupati agar segera menandatangani pembentukan GTRA.

Satu jam lebih orator aksi secara bergantian berorasi membakar semangat massa. Kemudian, Ketua Demonstrasi Muhammad Juma'in keluar dari kantor Pemkab bersama Kapolres Jember yang baru AKBP. Alfian Nurrizal.

Juma'in langsung naik ke atas pick up, kepada massa aksi dia mengatakan bila sempat berkirim pesan pada Bupati Jember dan Wakil Bupati, "Bupati katanya ada di Korea, sementara Wabub ada di Jawa Tengah, bagaimana ini?," teriak Juma'in. 

Juma'in mengarahkan massa untuk long march, sesampainya di pintu gerbang kantor DPRD, massa sempat dihadang aparat untuk tidak masuk. Namun, tidak berselang lama bertahan, aparat membuka gerbang dan mempersilahkan massa aksi masuk ke halaman kantor DPRD.

Perwakilan pendemo ditemui Ketua DPRD, Itqom Sauqi, tiga Wakil Ketua DPRD, Achmad Halim, Agus Sofyan, Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Tabroni, SE, angota DPRD Fraksi Nasdem David Handoko Seto, dan Anggota Fraksi Pandekar, Nyoman Aribowo

Tampak juga Kepala BPN Jember, Sugeng Muljo Santoso, Kapolres Jember AKBP Alfian Nurrizal, SH. Dandim 0824 Jember Letkol Inf Laode S.IK.M.Hum, Dandim 0824 Jember Letkol Inf La Ode M Nurdin, dan Kasatpol PP Pemkab Jember, Arif Tjahyono.

Sementara massa aksi yang lainnya berkumpul depan pintu kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, sebagian ibu-ibu diberi tempat untuk duduk, sementara sebagian memilih tetap berdiri.

"Terima kasih kepada para petani yang hari ini telah datang ke kantor DPRD Jember untuk menyampaikan aspirasi, kami sangat terbuka sebab kantor ini merupakan rumah masyarakat Jember semua," ujar Ahmad Halim kepada perwakilan demonstran.

Ahmad Halim kemudian mempersilahkan perwakilan demonstran untuk menyampaikan aspirasinya. Ketua Demonstran, Muhammad Juma'in mendapat giliran pertama menyampaikan tuntutan aksi, diantaranya:

1. Laksanakan Undang-Undang pokok agraria No 5 Tahun 1960 secara murni dalam bentuk menata ulang kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan terhadap hak atas tanah demi kesejahteraan bersama dengan melaksanakan reforma agraria sejati.

2. Menolak rancangan Undang-Undang yang saat ini dibahas oleh DPR RI karena bertentangan dengan semangat UU PA No 5 Tahun 1960.

3. Bupati Jember segera membentuk GTRA dengan melibatkan Serikat Tani Independent/SEKTI Jember, agar Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dapat melaksanakan niat baik presiden secara cepat, tepat dan bermanfaat.

4. Hentikan segala bentuk pengkriminalisasian, pengadu dombaan dan kekerasan pada petani oleh siapa pun dan dalam bentuk apapun.

Juma'in meminta tuntutan tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan kemudian ditanda tangani oleh DPRD untuk kemudian diperjuangkan pada Bupati Jember terkait pembentukan GTRA. 

Permintaan Juma'in diterima dengan baik oleh DPRD, bahkan, Ahmad Halim mengatakan, nantinya juga bersama-sama dengan Kapolres dan Dandim untuk merayu bupati supaya sesegera mungkin menandatangani sehingga GTRA segera terbentuk. (RF).

Berita Terkait Agraria

No comments: