"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"

Monday, 2 December 2019

PN Jember Sosialisasikan Aplikasi ‘E-Court’ Gugatan Sederhana

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Pengadilan Negeri (PN) kelas 1A Jember Senin (2/12/2019) pagi sosialisasikan Gugatan Sederhana dan aplikasi E-court di ruang sidang Cakra PN Jember.

Aplikasi e-court atau electronic court merupakan aplikasi yang diluncurkan Mahkamah Agung (MA) untuk memudahkan administrasi perkara perdata secara elektronik, guna mewujudkan proses peradilan yang modern.

"Acara ini menindaklanjuti perintah pimpinan, untuk mewujudkan peradilan yang modern murah dan cepat dan memudahkan pihak-pihak yang berperkara, sekaligus menjawab penyelesaian persidangan lebih sederhana dan tidak berbelit-belit.  Demikian jelas  Ketua PN Jember, Setyanto Hermawan dalam sosialisasi yang dihadiri unsur Pemda, jajaran Pengadilan Negeri Jember, pimpinan perbankan, dan para advokat atau pengacara,  Senin (2/12/2019).

Dalam sosialisasi ini para peserta akan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Gugatan Sederhana dan E-Court. "Pendaftaran perkara, pembayaran dan pemanggilan kini, bisa dilakukan dengan saluran elektronik, tidak perlu datang ke pengadilan," imbuhnya.

Hal senada disampaikan  narasumber, Ahmad Zulpikar, Menurutnya bahwa, Gugatan Sederhana dan E-court merupakan penggunaan teknologi secara optimal dalam proses peradilan agar lebih sederhana, cepat dan biaya ringan.

“Hal itu diwujudkan Mahkamah Agung (MA) dengan menerbitkan peraturan, tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata materiil paling banyak Rp 200 juta Perma nomor 2 tahun 2015, menjadi Rp 500 juta sesuai Perma Nomor 4 Tahun 2019 yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana,” jelasnya.

Kebijakan itu, lanjutnya diarahkan untuk penyelesaian perkara perdata agar lebih sederhana, cepat, biaya ringan yang memberi jaminan kepastian dan keamanan berusaha. Utamanya, ketika para pelaku usaha dan atau pihak terkait terjadi perselisihan hak dengan melibatkan pengadilan.

"Selama ini proses penyelesaian peradilan perdata  memerlukan waktu cukup lama dan biaya besar sejak pendaftaran gugatan, proses persidangan, hingga eksekusi putusan yang memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun," imbuhnya.

Sementara, Peratuan Mahkamah Agung (Perma) Gugatan Sederhana ini menetapkan jangka waktu penyelesaian perkara perdata dengan waktu yang relatif singkat selama 25 hari kerja dan diputuskan hakim tunggal, nilai objek gugatan maksimal Rp 500 juta.

Dalam proses eksekusi putusan, pengadilan dibatasi waktu untuk melaksanakan putusan. Misalnya, ketua pengadilan dapat mengeluarkan penetapan peringatan atau teguran paling lambat 7 hari setelah menerima surat permohonan eksekusi.

Sedang dalam Perma No. 4 Tahun 2019 penyelesaian gugatan sederhana dilakukan dalam waktu singkat sejak sidang pertama hingga pembacaan putusan tanpa tersedia upaya hukum. Upaya yang bisa dilakukan para pihak terhadap putusan gugatan sederhana hanya berupa keberatan dimana putusan atas permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 hari setelah penetapan hakim.

"Kita berharap mekanisme penyelesaian gugatan sederhana dapat mengatasi segala masalah dalam proses peradilan perdata biasa,” tegasnya.

Ketua DPC Ikadin Jember Jani Takariyanto mengapresiasi aplikasi e-court yang didalamnya, e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online),  e-Litigation (Persidangan secara online), sehingga lebih sederhana daripada penyelesaian melalui proses hukum acara perdata konvensional.

"Jadi dengan adanya e-court ini yang isinya e-Filing, e-Payment, e-Summons dan ),  e-Litigation itu sudah sangat membantu, sehingga perkara-perkara perdata itu sangat efisien berkaitan persidangan. Karena semua bisa dilakukan dengan mekanisme aplikasi e-court," pungkasnya.

Jani Takariyanto menambahkan, saya kira program ini sagat bagus untuk pemohon dan termohon karena dengan biaya murah, hendaknya perlu kita dukung untuk di sosialisasikan. (wht)

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: